Lion Air Pesawat Jurusan Bandung-Bali

Data Memori CVR Lion Terendam Air Laut
Rabu, 17 April 2013 | 14:31

Pesawat Lion Air yang mendarat di pantai setelah gagal landing di bandara Ngurah Rai, Bali [AP]

[KUTA] Data memori rekaman percapakan pilot (Cockpit Voice Recorder/CVR) pesawat Lion Air yang jatuh di Pantai Segara, Kuta, Bali, Sabtu (13/4) lalu, terendam air.

"Karena data memori CVR itu terendam air laut, maka kami harus mencari perangkat baru yang bisa menampungnya," kata Kepala Sub-Komunikasi Penelitian Kecelakaan Transportasi Udara pada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Masruri, di Bandar Udara Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Rabu.

Pihaknya belum bisa memastikan waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan data memori yang sangat penting dalam mengungkap penyebab kecelakaan pesawat jurusan Bandung-Denpasar itu.

"Kami masih mengupayakan mencari perangkat baru itu karena sampai saat ini data itu belum bisa terbaca," kata Masruri.

Dia mengungkapkan bahwa salah satu komponen dalam kotak hitam, yakni data penerbangan (Flight Data Recorder/FDR) sudah bisa diproses dan diketahui kualitas datanya yang bagus.

"Kotak hitam sudah diproses di Jakarta dan 'FDR' sudah diunduh dengan kualitas data yang bagus," katanya.

Walau begitu, Tim Investigasi KNKT sampai saat ini belum bisa memberikan kesimpulan sementara karena memerlukan pemeriksaan secara komprehensif.

Terkait dengan dua bagian bangkai pesawat Lion Air yang telah berhasil diangkat, Masruri menganggap belum ada temuan komponen yang bisa menjadi bahan penyelidikan lebih lanjut.

"Kami belum menemukan apa-apa, kami hanya memberikan saran untuk di titik-titik tertentu," katanya. [Ant/L-9]-//sumber suara pembaruan//

Nasabah PT BPR Mitra Harmoni Resah ,Bayar Pinalti Tinggi ?

Oknum PT BPR Mitra Harmoni Diduga Peras Nasabah.

Indramayu, kba ajiinews.

  Keluhan nasabah PT BPR Mitra Harmoni Cabang Lohbener Indramayu, Hj Taswiti Kelurahan Margadadi Kecamatan dan Kab.Indramayu,menjelaskan pada wartawan "kantor berita "ajiinews" Kamis (10/2) .Kecewa atas prilaku oknum pimpinan cabang  PT BPR MH Indramayu-Lohbener,karena mau melunasi hutang pinjaman ternyata dibebankan menanggung biaya pinalti menjerat leher nasabah.

 Selain itu di jelaskan oleh Hj Taswati  ,ketika mengajukan pinjaman ke PT BOPR MH Indramayu plapon Rp 200 Juta, setelah hampir berjalan ke empat bulan ,mau melunasi pinjaman hutang tersebut.Ternyata Pihak pimpinan PT BPR MH Indramayu, menjelaskan harus melunasi dengan kena bunga pinalti ,dari  Rp 187.499.999,- pokok ditambah bunga yang harus dibayar nasabah Rp 56.250.600.-- jadfi total yang harus dibayar naabah mencapai Rp 243.749.999,-

Padahal dalam setiap perjanjian akad kredit (pk) dengfan nasabah todak ada tertera dalam kontrak, hanya berdasarkan ketentuan internal antara direksi PT BPR MH, namun tidak mengikat pada nasabah.Hal ini cukup memberatkan nasabah melebihi rentenir gaya baru di Indramayu,khusunya dunia perbangkan status PT BPR.apakah hal ini tidak menyalah ketentuan uu perbangkan di Indonesia.

Guna mengkompirmasikan hal inbi kepada Pimpinan PT BPR Mitra HArmoni Lohbener Satori , atas saran dari Pimcam Indramayu  wartawan kba ajiinews , dua kali datang ke kantor tidak ada di tempat menurut stafnya sedang survai.mohon penjelasan dari Dirut PT BPR Mitra Harmoni di Haurgeulis.tks atas jawabannya.

Indramayu, kba ajiinews.

  Keluhan nasabah PT BPR Mitra Harmoni Cabang Lohbener Indramayu, Hj Taswiti Kelurahan Margadadi Kecamatan dan Kab.Indramayu,menjelaskan pada wartawan "kantor berita "ajiinews" Kamis (10/2) .Kecewa atas prilaku oknum pimpinan cabang  PT BPR MH Indramayu-Lohbener,karena mau melunasi hutang pinjaman ternyata dibebankan menanggung biaya pinalti menjerat leher nasabah.

 Selain itu di jelaskan oleh Hj Taswati  ,ketika mengajukan pinjaman ke PT BOPR MH Indramayu plapon Rp 200 Juta, setelah hampir berjalan ke empat bulan ,mau melunasi pinjaman hutang tersebut.Ternyata Pihak pimpinan PT BPR MH Indramayu, menjelaskan harus melunasi dengan kena bunga pinalti ,dari  Rp 187.499.999,- pokok ditambah bunga yang harus dibayar nasabah Rp 56.250.600.-- jadi total yang harus dibayar naabah mencapai Rp 243.749.999,-

Padahal dalam setiap perjanjian akad kredit (pk) dengfan nasabah todak ada tertera dalam kontrak, hanya berdasarkan ketentuan internal antara direksi PT BPR MH, namun tidak mengikat pada nasabah.Hal ini cukup memberatkan nasabah melebihi rentenir gaya baru di Indramayu,khusunya dunia perbangkan status PT BPR.apakah hal ini tidak menyalah ketentuan uu perbangkan di Indonesia.

Guna mengkompirmasikan hal inbi kepada Pimpinan PT BPR Mitra HArmoni Lohbener Satori , atas saran dari Pimcam Indramayu  wartawan kba ajiinews , dua kali datang ke kantor tidak ada di tempat menurut stafnya sedang survai.mohon penjelasan dari Dirut PT BPR Mitra Harmoni di Haurgeulis.

Sementara meneurut pengamatan Ketua Aktivitas Jurnalistik Independen Indonesia (AJII) Raskhanna S Depari menjelaskan, terkait tentang biaya pinalti yang dibebankan pihak PT BPR Mitra Harmoni pada nasabah itu jelas menyalahi aturan,karena dalam perjanjian kontrak itu tidak ada tertulis,kalau hanya peraturan internal PT BPR tidak mengikat pada nasabah.

Semuanya  itu hanya kebijakan internal perusahaan,jika tetap diberlakukan pada nasabah yang di kenakan pinalti itu sama saja oknum PT BPR Mitra Harmoni diduga akan peras nasabah,hal itu menjadi perhatian dan masukan jajaran direksi PT BPR Mitra Harmoni tegas Raskhanna S Depari.//kba.ajiinews//galang//ck.01.kba//

PLTU Sumur Adem Indramayu Suplai Listrik Jawa Bali

Bupati Indramayu Desak Pembangumnan PLTU Sumur Adem

Indramayu-“kba-kantor berita ajiinews”

Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) II di Kabupaten Indramayu ditanggapi serius oleh Pemkab Indramayu. PLN diminta untuk memperhatikan dampak social dan kemasyarakatan yang akan muncul dari pembangunan proyek nasional itu. Hal ini terungkap ketika dilakukan Expose Rencana Pembangunan yang berlangsung di Ruang Data I Setda Indramayu, Selasa (23/8).

Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah menjelaskan, pihak PLN harus benar-benar memiliki komitmen dengan berbagai pihak. Karena lokasi yang akan dibangun berada di Desa Mekarsari, Desa Patrol dan Patrol Lor Kecamatan Patrol, dan Desa Sumuradem Kecamatan Sukra.

Komitmen yang harus ditunjukan oleh PLN tersebut diantaranya rekruitmen tenaga kerja lokal secara mayoritas, dampak lingkungan, penggantian lahan pertanian, serta komitmen lainnya yang akan dituangkan dalam nota kesepahan atau MOU dalam waktu dekat.

Selain harapan dari Bupati Indramayu, harapan lain juga muncul dari Muspida dan para kepala OPD agar pembangunan PLTU II ini bisa berjalan lancer dan tidak berimbas pada dampak hukum. “Kita bukan untuk mempersulit izin PLTU II, namun kita harus lebih hati-hati dan waspada terhadap dampaknya. Jika PLN tidak memperhatikan keinginan masyarakat Indramayu maka sebaiknya ditinjau ulang.” Kata Wakil Bupati Drs. H. Supendi.

PLTU II Indramayu ini merupakan lanjutan dari PLTU I yang telah berdiri sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi suplai listrik di Jawa Bali. PLTU II ini akan menghasilkan 2 X 1000 MW . (deni/-//kba-ajiinews//morassdi//

Jumlah Rumah Tangga Miskin 169.720 Di Indramayu

---

Bupati Indramayu Anna Sophanah Bukas Pasar Murah Ramadhan

Indramayu-"kba-kantor berita ajiinews"

Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah membuka secara resmi kegiatan Pasar Murah 2011 dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1432 Hijriyah yang berlangsung di Alun-alun Indramayu Jum’at (19/8). Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah untuk membantu masyarakat yang tingkat daya belinya rendah agar dapat memperoleh barang-barang kebutuhan pokok dengan harga dibawah pasar.

Kepala Bagian Perekonomian Setda Indramayu Dra. Hj. Dede Setyawati mengungapkan kegiatan pasar murah ini juga merupakan upaya untuk mengendalikan laju kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat menjelang datangnya Idul Fitri. Kegiatan ini akan berlangsung sampai tanggal 21 Agustus mendatang. Sebelumnya, kegiatan pasar murah juga telah dilakukan secara serentak pada tanggal 9-11 Agustus di 31 kecamatan yang ada di Indramayu.

Untuk produk yang dipasarkan meliputi, sembako, makanan olahan, minuman, pakaian muslim, batik, dan produk lainnya. Sementara untuk sembako mendapatkan subsidi dari pemerintah daerah berupa beras besarnya subsidi sebesar 1000 rupiah per kg. Gula pasir besarnya subsidi 2000 per kg, Minyak goreng besarnya subsidi sebesar 2000 per liter, dan Mie instant besarnya subsidi sebesar 350 per bungkus.

Dede Setyawati menambahkan, biaya subsidi untuk pasar murah ini bersumber dari APBD Tahun 2011 sebesar 338 juta serta bantuan dari BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta sebesar 128,6 juta. Kegiatan pasar murah ini mampu menyediakan paket sembako sebanyak 61.333 paket. Jumlah tersebut dapat melayani 36,14 persen dari jumlah penduduk miskin Indramayu yang mencapai 169.720 rumah tangga miskin (RTM). “Pada tahun 2010 yang lalu kami hanya mampu melayani 9 persen penduduk miskin, namun kini kita mampu mencapai 36,14 persen sehingga ada peningkatan pelayanan sebesar 27 persen.” Kata Dede.

Sementara itu Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah mengatakan, kegiatan ini meskipun waktunya sebentar diharapkan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang kurang mampu. (deni/-//kba-ras//

---

PAJAK MIGAS Rp 19,30 TRILIUN

BPK: Tagihan PBB Migas Rp 19,30 Triliun Tidak Valid

(foto:dok/antaranews.com)

JAKARTA - Tagihan pajak bumi bangunan (PBB) BP Migas sebesar Rp 19,30 triliun tidak valid.

Hal ini terungkap dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP). Hal itu dikemukakan Ketua BPK Hadi Poernomo dalam rapat paripurna DPR di Jakarta, Selasa (31/5) pagi.

Dia mengatakan, penagihan PBB migas sebesar Rp 19,30 triliun tidak sesuai dengan UU PBB dan penetapannya tidak menggunakan data yang valid. ?ntuk itu BPK merekomendasikan agar pemerintah memperbaiki mekanisme penagihan dan penetapan objek PBB migas, sesuai dengan UU PBB dan UU Migas,ujarnya.

Terkait hal itu, BPK merekomendasikan pemerintah untuk memperbaiki mekanisme penagihan, menagih kekurangan PPH Migas. "Pelaksananaan monitoring dan penagihan atas kewajiban PPH Migas tidak optimal dan terjadi inkonsistensi penggunaan tarif pajak dalam penghitungan PPH Migas dan perhitungan bagi hasil Migas", katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa penerimaan hibah langsung masih dikelola di luar mekanisme APBN. Untuk itu BPK merekomendasikan pemerintah agar menertibkan administrasi hibah. Penerimaan hibah yang dilaporkan dalam LKPP harus lengkap dan akurat

“Pada penerimaan bukan pajak atau (PNBP) di 41 kementerian dan lembaga yang minimal sebesar Rp 368,97 miliar belum disetor ke kas negara dan sebesar Rp 213,75 miliar digunakan langsung di luar mekanisme APBN. Untuk itu kami meminta agar pemerintah menerapkan sangsi atas keterlambatan penyetoran PNBP dan mengkaji kembali mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas", katanya.

BPK juga menemukan masalah yang berulang-ulang terjadi pada pengelolalan dan pencatatan aset tetap bekas BPPN dan KKKS. "Untuk itu pemerintah perlu menyempurnakan pencataan dan pengelolanan aset tetap serta memperbaiki metode dan tata usaha aset KKKS dan bekas BPPN. Pengelolaan barang milik negara menunjukan belum optimal pada kinerja pemerintah selaku pengelola barang", ujarnya.

Dalam kesempatan itu, BPK memberi opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion) atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 2010.

Opini tersebut didasarkan pada ketidaksesuaian atas empat hal, yakni standar akuntansi pemerintah (SAP), kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatutan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta permasalahan dalam pelaksanaan inventarisasi dan penilaian (IP) aset tetap.

BPK juga menemukan pencatatan uang muka badan usaha negara (BUN) tidak memadai, seperti saldo uang muka dari rekening BUN yang disajikan pada neraca sebesar Rp 1,88 triliun tidak didukung perincian per jenis pinjaman, per dokumen pencairan dana talangan maupun dokumen usulan penggantinya (reimbursement).

Nilai talangan dan penggantian tahun 2008010 yang masing-masing sebesar Rp 1,14 triliun dan Rp 1,43 triliun tidak dapat diidentifikasi. "Nilai penggantian lebih kecil sebesar Rp 2,91 triliun dibanding reimbursement-nya," katanya.

Permasalahan lain adalah adanya ketidakwajaran piutang pajak, yakni penambahan piutang menurut data aplikasi piutang berbeda sebesar Rp 2,51 triliun dengan dokumen sumbernya, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) atau surat tagihan pajak (STP). Di samping juga ada pengurangan piutang PBB berbeda sebesar Rp 1,03 triliun dengan penerimaannya.

Pengalokasian dana tidak berdasarkan kriteria yang jelas juga ditemukan BPK di sejumlah KL, seperti realisasi belanja barang di 44 KL sebesar Rp 110,48 miliar dan USD 65.450 tidak dilaksanakan kegiatannya, dibayar ganda, atau tidak sesuai dan tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang jelas.

Dalam laporan realisasi anggaran tahun 2010, menurut BPK, pemerintah melaporkan realisasi pendapatan sebesar Rp 995,27 triliun dan realisasi belanja sebesar Rp 1.042,12 triliun. Realisasi pendapatan negara mencapai 100,29 persen dari anggaran sebesar Rp 992,40 triliun atau sebesar 117,26 persen dari pendapatan tahun 2009 yang sebesar Rp 848,76 triliun.

Belanja negara 2010 meliputi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang seluruhnya berjumlah Rp 1.042,12 triliun atau 92,54 persen dari anggaran sebesar Rp 1.126,15 triliun.//sumber sinar harapan//-//kba.ajiinews//depari.rs//

Shasmira Distributor Butik Sekar Wijaya Busana Muslim

Peluang Usaha Menjadi Agen Shasmira

Indramayu-"kba.ajiinews"

Saat ini yang lagi trendy dunia maya semakin marak diperbincangkan publik,baik tentang hiburan sampai dengan koleksi trendy pakaian berbagai jenis busana yang digemari para wanita indonesia.Hal ini merupakan langkah yang tepat bagi setiap keluarga mempunyai pilihan alternatif memakai gaun busana untuk aktivitas sehari-hari.

Dengan berbagai aneka ragam busana muslim,tetapi semakin ngetrendy dalam soal penampilan wanita karier maupun ibu rumah tangga,tetap memilih pakaian dengan penampilan tampil beda cantik dan menawan.Karena dalam keseharian wanita menjadi sosok perhatian kaum hawa,apalagi bagi wanita karier status single,tidak kalah dengan status ibu rumah tangga,bahwa setiap wanita tetap berupaya penampilan terbaik dengan keseharian menggunakan busana muslim yang disenangi oleh suaminya.

Hal itu diungkapkan oleh Pimpinan Butik Sekar Wijaya Eti Nuriasih pada Wartawan Majalah Galang dan Kantor Berita "ajiinews" satu-satunya distrubutor Shasmira untuk wilayah tiga Cirebon Kota,Kabupaten Cirebon,Kuningan,Majalengka,Indrmayu dan Subang Jawa Barat.Guna memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk busana muslim Shasmira,pada hari Kamis 19 Mei 2011 dibuka di Kabupaten Indramayu.
Adapun lokasi distributor Shasmira yaitu : "BUTIK SEKAR WIJAYA" Jln.Jend.Sudirman No 42 Kota Indramayu Jabar.Pusat busana muslim produk Shasmira beraneka jenis pakian busana muslim,pantas dan cocok digunakan kaula muda dan ibu rumah tangga.Harga terjangkau selain itu pabila konsumen baik secara pribadi maupun lembaga berbadan hukum,perusahaan yang ingin menjadi agen Shasmira untuk wilayah tiga Cirebon dan Subang sekitarnya silakan hubungi distributor Shasmira "Butik Sekar Wijaya "alamat :Jln Jend.Sudirman No.42 Depan Bank Niaga Kota Indramayu Jabar.contac person : 0819 4738 1750-0812 745 4311.pelayanan dan service kami utamakan.
A

Peluang Usaha Menjadi Agen Wilayah III Cirebon dan Subang

House of Shasmira

Untuk Informasi lebih lanjut hubungi :

BUTIK SEKAR WIJAYA
( IBU ETI NURIASIH )
HP : 081947381750 - 08127454311

Menteri Keuangan Larang Dana APBD Danai Sepakbola

Peringatan Buat Kepala Daerah Se Indonesia


Jakarta -"kba.ajiinews"


Pemerintah melarang penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk klub-klub sepak bola mulai 2012.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi urung mengungkapkan daerah atau kabupaten mana saja yang mengucurkan dana besar dengan menggunakan APBD, ke klub-klub profesional termasuk klub sepak bola. "Ada yang klub sepak bola 98 persen dari total pembinaan pemuda dan olahraga," ujarnya di Jakarta, Kamis (28/4).

Ia melanjutkan, bahkan ada daerah yang menggunakan 61% dana pendapatan asli daerah (PAD) untuk keperluan tersebut.

Dengan demikian, pemerintah mulai 2012 melarang daerah kabupaten dan kota menggunakan APBD untuk mendanai klub sepak bola. "Kita koreksi sekarang di 2012 tidak ada lagi dana untuk klub klub profesional dari APBD," tegasnya.

Larangan tersebut, lanjutnya, juga akan diterapkan untuk provinsi walau belum tentu pada tahun yang sama. "Ada juga provinsi tapi karena angggaran provinsi besar tentu persentasenya juga tidak besar. Tapi, provinsi juga akan kita buat seperti itu tidak boleh juga untuk anggaran anggran klub profesional," tandasnya.

Bank Jabar Banten Tawarkan Kupon Obligasi

Sektor Kredit Disalurkan Pada KUKM



[JAKARTA] -kba "remaja.com"

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) menawarkan bunga obligasi sebesar 7,44-9,45% untuk obligasi VII/2011 dengan emisi sebesar Rp 2 triliun.

Obligasi yang berperingkat idAA- dari Pefindo ini terdiri dari tiga seri. Seri A dengan jangka waktu tiga tahun FR51 (73-173 bps) atau 7,44-8,44%, Seri B lima tahun FR30 (73-173bps) atau 7,89-8,89%, Seri C tujuh tahun FR28+32 (73-173bps) atau 8,45-9,45%. Adapun, bunga obligasi ini akan dibayarkan setiap tiga bulan.

"Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi seluruhnya akan digunakan untuk kredit jangka panjang," kata Direktur Utama BJB Agus Ruswendi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (11/1).

Kata dia, untuk tahun ini perseroan menargetkan akan menyalurkan Rp 30,9 triliun atau naik sebesar Rp 25,6 triliun dari tahun 2010. Rasio kecukupan modal (CAR) pada 2011 akan turun menjadi 18% dan laba bersih naik jadi Rp 1,1 triliun.

Adapun, sektor kredit akan disalurkan ke infrastruktur, power plan, konstruksi, serta akan ekspansi ke usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). "UMKM tetap jadi prioritas kita," tandasnya.

Sementara untuk KUR, dia menargetkan akan dapat menyalurkan kredit sebanyak Rp 1 triliun. Lebih lanjut Agus menyampaikan, akan mengucurkan dana sebanyak Rp 240-300 miliar guna akuisisi BPR Jawa Barat dalam rangka memperkuat UMKM. Untuk itu, perlu persetujuan Pemda tingkat II. "Digabung atau tidaknya akan dilihat dari operasionalnya," katanya.

Sementara itu, dalam obligasi ini bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT Bahana Securities dan PT Trimegah Securities, sedangkan PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai wali amanat. Direktur Trimegah Abraham Arif menyampaikan, dalam aksi ini perseroan tidak melakukan roadshow yang mana sebagian besar akan dialokasikan ke investor lokal yakni ke dana pensiun, asuransi, bank, dan reksa dana.

Penawaran obligasi ini dijadwalkan dari tanggal 11-19 Januari 2011, tanggal efektif 25 Januari, masa penawaran 27-28 Januari, tanggal penjatahan 31 Januari, distribusi obligasi 2 Februari, dan pencatatan di BEI pada 4 Februari 2011 sumber suara pembaruan on line[O-2]-kba-ajiinews//remaja.com//galang//.

Ketua KSU AJII Sri Herlias Tuti

Koperasi AJII Mitra Usaha Nelayan Tradisional

Indramayu,”ajiinews”

Koperasi Serba Usaha (KSU-AJII) motto kerja menuju sejahtera,berorentasi pada pendanaan kegiiatan usaha kecil nelayan tradisional,Desa Pabean Udik,Karangsong Kecamatan Indramayu dan Desa Brondong Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu Jabar.

Disampaikan Ketua KSU AJII, Sri Herlias Tuti di kantornya pada “ajiinews” Kamis 23/12 sejak dibentuknya Koperasi ini kami sudaj lama menjalin kemitraan usaha dengan para Nelayan Tradisional yang setiap harinya bekerja selaku nelayan menjaring ikan dan udang di pesisir pantai.Terlihat para nelayan tradisional memiliki karakteristik pekerja keras,berangkat pagi pulang sore.

Dalam kenyataannya kata Sri Herlias Tuti,selama bermitra dengan para nelayan,kami selaku Pengurus KSU AJII,khususnya mitra permodalan yang di kucurkan pada nelayan cukup baik,sehingga koperasi juga tidak enggan memberikan kucuran permodalan,untuk pengembangan usaha nelayan.Dalam hal ini pihak nelayan butuh permodalan untuk kebutuhan kelengkapan perahu kecil maupun perbekalan untuk berangkat ke laut.

Selain itu kegiatan usaha mitra kerja KSU AJII jelas Sri Herlias Tuti,kami juga menjalin kemitraan usaha dengan para pedagang kecil terutama bagi usaha pembuatan ikan pindang ,maupun ikan asin ,bakul ikan,tarap permodalan pembiayaan usaha kecil.Karena selama ini mitra kerja tersebut sudah lama terjalin Koperasi juga berpartisipasi memberikan motipasi terhadap komunikasi usaha di lapangan.

Adapaun yang di kucurkan tentang pembiayaan permodalan guna mendongkrak kegiatan usaha mitra kerja KSU AJII,telah berjalan dengan pembiayaan modal usaha berkisar antara Rp 1 juta s/d 25.000.000,- per nasabah.Karena Koperasi Serba Usaha AJII baru terbentuk sejak 31 Mei 2010,juga permodalan masih terbatas,sedangkan mitra usaha cukup banyak hal inilah menjadi semangat kinerja pengurus untuk dapat membantu mitra usaha agar dapat menuju sejahtera tegas Sri Herlias Tuti(Budi Prayogo-kba)