PRESIDEN RI SBY BBM NAIK 17 JUNI 2013

Harga BBM Bersubsidi Naik Setelah 17 Juni
Kamis, 13 Juni 2013 | 11:27

Presiden SBY. [Google]

[JAKARTA] Penaikan harga BBM bersubsidi diperkirakan dilaksanakan setelah sidang paripurna DPR, pada 17 Juni 2013. Pemerintah meminta para elite untuk menomorduakan kepentingan politik sesaat terkait kebijakan tersebut. Pemerintah sudah mematangkan rencana penaikan harga BBM bersubsidi. Sejumlah peraturan, sosialiasasi serta kompensasi telah dipersiapkan. Kebijakan penaikan harga BBM bersubsidi baru bisa disampaikan ke publik setelah DPR mengesahkan APBN-P 2013.   

Demikian rangkuman penjelasan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, serta Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo, yang dihimpun di Jakarta, Rabu (12/6).   

Wacik mengatakan, setelah DPR mengesahkan APBN-P, maka pemerintah sudah bisa menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebab, dalam pengesahan tersebut turut disahkan anggaran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi penaikan harga BBM bersubsidi. “Begitu diketok palu,  maka pemerintah akan melakukan penaikan dan sekaligus memberikan kompensasi kepada rakyat yang kurang mampu. Kami sudah menyiapkan, ada beras miskin yang ditambah, beasiswa masyarakat miskin yangjuga ditambah, serta BLSM,” ujar Wacik.   

Jika sidang paripurna DPR pada 17 Juni berjalan lancar dan menghasilkan pengesahan, maka pemerintah segera menaikkan harga BBM bersubsidi. “Ini negara demokrasi, tidak boleh semaunya. Pemerintah tidak bisa seperti zaman orba, diam-diam langsung dinaikkan. Kita mesti bersabar karena kita sedang berdemokrasi,” kata dia.   

Terkait penaikan harga BBM bersubsidi dan pemberian BLSM, SBY  mengajak para elite menomorduakan kepentingan politik sesaat. Saat memberikan penjelasan di kantornya, Jakarta, kemarin, Presiden mengatakan ada kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas dalam kebijakan yang diambil pemerintah tersebut. Kebijakan pemerintah tersebut dibutuhkan guna menyelamatkan perekonomian nasional, menyehatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sekaligus membantu masyarakat menengah bawah untuk menahan gejolak akibat kenaikan harga-harga barang.   

"Dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat-sahabat saya para elite politik untuk menomorduakan kepentingan politik praktis atau kepentingan politik menjelang 2014, karena ada sesuatu yang harus kita lakukan bersama oleh kita semua, oleh bangsa Indonesia," kata Presiden.   

Siapkan Peraturan 
Sementara itu  Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo mengatakan, peraturan  yang disiapkan berupa keputusan penyesuaian harga BBM subsidi serta pengendaliannya berupa peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).    

"Pemerintah akan mengumumkan kenaikan BBM begitu APBN-P disepakati oleh DPR," kata dia. Susilo menjelaskan, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013 yang diajukan pemerintah dialokasikan anggaran kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga BBM. Kompensasi itu berupa bantuan langsung masyarakat sementara (BLSM), beasiswa serta beras untuk masyarakat miskin.   

Dia memperkirakan parlemen menerima rancangan APBN-P 2013 yang diajukan pemerintah pada 17 Mei lalu. Pasalnya, DPR memiliki waktu selama satu bulan sejak RAPBN-P diserahkan pemerintah, untuk evaluasi dan menyetujuinya. Menurut dia, setelah DPR menyepakati APBN-P 2013 maka tidak serta merta pemerintah langsung mengumumkan kenaikan harga. "Setelah diketok (diputuskan), surat keputusan harus diketik dulu. Ini kan dalam bentuk Undang-Undang APBN-P 2013. Kami mengharapkan dalam waktu setengah hari sudah jadi (UU APBN-P) tersebut," ujar dia.   

Sedangkan mengenai sosialisasi kenaikan harga BBM, lanjut Susilo, dilakukan antara lain oleh Kementerian ESDM, Pertamina, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Dalam sosialisasi itu disampaikan latar belakang kenaikan harga BBM subsidi serta mekanisme distribusi kompensasi.  

"Sosialisasinya bisa berupa iklan di media, acara talk show, menulis di koran dan berbicara dengan wartawan," jelas dia.=sumber ://HU Suara Pembaruan // [ID/H-12]

Kenaikan BBM Beratkan Sektor Mikro

Kenaikan BBM Pukul Sektor Industri

Penulis : (Moh Ridwan/Faisal Rachman/Odeodata H Julia  " sinar harapan"

(foto:dok/ist)

Jakarta-"kba.ajiinews"

 Rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang akan diberlakukan pemerintah mulai 1 April mendatang diprediksi menimbulkan efek domino terhadap sektor industri dalam negeri.
Pelaku industri tidak hanya menanggung beban kenaikan biaya energi, melainkan juga kenaikan hampir seluruh komponen biaya produksi.

Sekretaris Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G Ismy kepada SH, Kamis (1/3) pagi, mengatakan, dampak kenaikan BBM pasti akan membawa efek domino yang akan mengerek kenaikan harga secara keseluruhan.

Dalam struktur biaya energi untuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT), BBM mengambil porsi 10 persen di samping batu bara (20 persen) dan listrik (70 persen). Konsumsi BMM pada industri TPT mayoritas digunakan untuk menghidupkan mesin pemanas (boiler).

Meski demikian, jika harga BBM naik, pelaku industri TPT juga harus mengeluarkan biaya produksi tambahan yang cukup besar, karena kenaikan harga BBM otomatis akan mengerek kenaikan biaya angkutan, baik jalan darat maupun pelabuhan serta kenaikan harga bahan baku.

"Kalau dihitung dari pos biaya energi dalam struktur biaya produksi di industri TPT, biaya BBM memang hanya 10 persen, tetapi efek domino yang ditimbulkan dari kenaikan BBM sekecil apa pun pasti akan memengaruhi biaya produksi secara keseluruhan. Ini karena semuanya dipastikan ikut naik," ujarnya.

Pelaku industri kendaraan bermotor yang produknya langsung bersentuhan dengan BBM mengakui kenaikan harga BBM akan memengaruhi perilaku pasar. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) memperkirakan pasar akan mengalami keterkejutan sejenak, namun akan pulih setelah tiga sampai empat bulan selepas kenaikan.

"Kita sudah berpengalaman bertahun-tahun lamanya, kalau waktu 2005 kenaikan (Premium dan solar) lebih dari 100 persen, pasar anjlok. Tetapi kalau kenaikannya 20–30 persen, terganggu sedikit tiga sampai empat bulan," kata Ketua Formatur I Gaikindo, Jongkie Sugiarto.
Menurutnya, dampak terbesar akan dirasakan di kalangan calon konsumen yang berniat membeli mobil pertama.

Borong Premium
Sementara itu, warga di Bandar Lampung mulai “memborong” Premium dengan mengisi penuh tangki kendaraannya. Berdasarkan pantauan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bandar Lampung, Kamis, pengendara kendaraan bermotor tampak mengantre, meski tidak sampai mengular sampai ke luar kawasan SPBU.

Antrean truk terjadi di SPBU di kawasan Jalan Lintas Sumatera. Hal serupa tampak Di SPBU seperti di kawasan Sukarame, Kalibalok, Antasari, Kedaton, dan Wayhalim.
Sejumlah karyawan SPBU menyebutkan, banyak pengendara mobil pribadi yang mulai mengisi penuh tangki kendaraannya dengan Premium untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kelangkaan atau kenaikan harga BBM.

Salah satu pengendara mobil, Ucok, mengatakan, dirinya selalu mengisi penuh tangki kendaraannya untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan BBM. "Saya khawatir sulit mendapatkan Premium, makanya selalu saya isi penuh, bukan karena harganya yang mau naik," katanya.

Minat warga membeli Pertamax masih rendah, karena harganya yang jauh lebih mahal dibandingkan Premium. Meski harga Premium dinaikkan, warga diperkirakan masih enggan menggunakan Pertamax karena perbedaan harganya yang besar dibandingkan Premium, serta meningkatnya tekanan hidup akibat kenaikan harga kebutuhan pokok.

Menurut Pertamina Lampung-Bengkulu, konsumsi BBM masyarakat Lampung per hari untuk Premium rata-rata 1.800–1.950 kiloliter, dan solar 1.300–1.400 kiloliter.
Buruh di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng) meminta harga BBM tidak naik, karena dapat menambah beban, tidak hanya bagi buruh, tetapi juga pengusaha. "Jika harga BBM naik, beban buruh semakin berat terkait biaya transportasi. Biaya produksi perusahaan tentu juga ikut naik," kata Koordinator Gerakan Buruh
 Berjuang (Gerbang) Jawa Tengah Prabowo Luh Santoso, di Semarang, Kamis (1/3).

Ia mengatakan, sebenarnya buruh berharap harga BBM bisa turun, bukan justru naik seperti yang direncanakan pemerintah. "Jika kemudian akhirnya BBM naik, kami akan mengajukan revisi besaran UMK, karena kenaikan harga BBM bisa perpengaruh terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya," katanya.

Dalam kesempatan terpisah, anggota Dewan Pengupahan Jawa Tengah Indartono menjelaskan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak memungkinkan revisi UMK.
"Kenaikan BBM tidak dapat serta merta memunculkan koreksi terhadap UMK. UU tidak memungkinkan untuk melakukan perubahan," katanya.

Dari Jayapura, Papua dilaporkan ratusan sopir tangki minyak BBM yang tergabung dalam Kru Mobil Tangki BBM, Rabu (29/2) siang, melakukan unjuk rasa. Mereka selain menuntut kesejahteraan juga meminta agar tidak diintimidasi dalam bentuk apa pun dan jangan diperlakukan seperti sapi perah.
Dengan mengendarai sepeda motor dan kendaraan roda empat, massa menuju Kantor DPRD Kota Jayapura di Kotaraja. Para sopir ini juga meminta perusahaan tempat mereka bekerja untuk tidak memberlakukan sistem kerja outsourcing.

Perusahaan diminta juga membayar upah mereka sesuai aturan dan dibayarkan setiap tanggal 5 setiap bulannya. "Jangan ada intimidasi terhadap karyawannya dan utamakan kesejahteraan," ujar koordinator demo Jufri di hadapan Ketua Komisi C Yance Kambuaya dan anggotanya.
Hingga Akhir 2012

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis kepada SH, Rabu (29/2), mengatakan, pemerintah sudah memastikan akan menaikkan harga BBM bersubsidi di kisaran Rp 6.000 per liter. Namun, untuk tahun ini, tidak bisa dipastikan kenaikan menjadi kenaikan harga yang terakhir.
Harga Rp 6.000 per liter untuk Premium dan solar masih bisa bergerak naik lagi jika pemerintah menilai perlu menyesuaikannya dengan harga minyak dunia.

“Kenaikan itu (saat ini-red) akan berlangsung sampai akhir 2012, kecuali pemerintah berubah pikiran dan mengajukan lagi perubaan APBN kedua di masa datang,” katanya.
Rencana pemerintah menaikkan harga BBM dinilai sebagai sebuah pilihan lebih rasional ketimbang melakukan pembatasan. Merespons hal tersebut, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Andy Noorsaman Sommeng, di Jakarta, Rabu siang, segera mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi konsekuensi yang terjadi.

“Kami akan mengawal kebijakan tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam penyaluran bahan bakar bersubsidi,” katanya.
Menurutnya, lembaga yang dipimpinnya ini, sesuai undang-undang, bertugas mengamankan penyaluran BBM bersubsidi agar tidak terjadi distorsi di pasar yang menyebabkan biaya makin tinggi. “Jangan sampai jatah yang disubsidi pemerintah lari ke industri atau pihak-pihak  lain yang tidak berhak,” katanya.

Untuk kepentingan itu, BPH Migas sudah menyiapkan tim demi efektivitas dan kelancaran penyaluran BBM bersubsidi ke seluruh Indonesia. Tim yang dimaksud terutama difungsikan untuk melakukan pengawasan, baik sebelum lahirnya kebijakan kenaikan harga jika jadi diterapkan, saat penyaluran, dan setelah kebijakan diterapkan.

Jika timnya yang sudah mulai bekerja ini menemukan adanya semacam penimbunan BBM bersubsidi atau bentuk pelanggaran lain yang merugikan rakyat dan negara, BMH Migas akan menindaknya. Ini sudah menjadi tanggung jawab lembaga tersebut. “Mereka harus dihukum. Kami tidak peduli siapa pun yang terlibat. Kalau melanggar, ya melanggar,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengusulkan dua opsi terkait pengurangan besaran subsidi penjualan bahan bakar minyak.
Opsi pertama yaitu menaikkan harga jual eceran Premium dan solar sebesar Rp 1.500 per liter. Sementara itu, opsi kedua, pemerintah tetap memberikan subsidi pada harga eceran BBM dengan maksimal Rp 2.000 per liter untuk BBM jenis Premium dan solar. (Ant)