Kamis, 22 April 2010

Proyek Normalisasi BBWS Cimanuk Cisanggarung Diduga Bermasalah

Rakyat Oposisi, Senin, 12 April 2010

Proyek Normalisasi BBWS Cimanuk Cisanggarung Diduga Bermasalah

Proyek di BBWSCC Diduga Ditangani PPTK 08 Cirebon

Bandung, Rakyat Oposisi

Adanya temuan terhadap sejumlah proyek yang diduga ditangani oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) 08 Cirebon yang berlokasi-di Situ Bolang pada perbaikan 3 intake (pintu saluran) Kali Beras, Saluran Banteng, Saluran Keso di Waduk Situ Bolang Desa Jatisura, Cikedung Kabupaten Indramayu.

Hingga sekarang belum mendapat klarifikasi dari Kepala Balai Besar Wilayah Sungai CimanukCisanggarung (BBWSCC) CirebonPrijoSambodo. Padahal permasalahan tersebut telah dikrnifirmasikan secara tertulis pada Desember tahun lalu, No.01/ BJB.RO-Konf/HII/09.Namunhingga saat ini masih belum ada penj elasan sama sekali mengenai hal tersebut dariKepalaBBWSCC.

Belum diketahui berapa masing masingnilaikontrakuntukperbaikan intake pintu air di Kali Betas, Kali Banteng, dan Kali Keso. Malahan dalam pelaksanaan pekerj aan, tidak terpasang papan proyek di laparigan. Pertanyaan yang menggelitik, dalam ketentuan areal tersebut di atas 3000 ha sumber dana APBN, area11000 s/d 3000 ha sumber dana provinsi, dan areal 1000 ha dari kabupaten/kotamadya, tetapi mengapa pelaksanaan pekerjaan tersebut ditangani oleh PPK 08 Cirebon?

Dalam konfirmasi tertulis RO yang ditujukan secara kelembagaan itu dipertanyakan pula nama oknum BBWSCC yang mengerjakannya, begitu juga waktu kontraknya. Malahan menurut sumber RO yang layak dipercaya mengungkapkan bahwa secara teknis pekerjaan in take bisa dikerjakan secara swakelola. Tetapi pertanyaan apakah dikerjakan oleh rekananan atau kontraktor, masih belum mendapat jawaban.

Mengenai pelaksanaan lelang terbuka atau yang dilakukan dengan penunjukkan langsung,

Kepala BBWSCC belum menjawab. Malahan lokasi yang diperoleh RO dari sumber terpercaya bahwa pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan 3 Iintake di Situ Bolang masih ' terdapat dua pekerjaan lainnya, hingga sekarang masih menjadi pertanyaan. (IS)***

Pekerjaan Normalisasi Sungai

Bandung; Rakyat Oposisi

Dugaan yang mengarah pada adanya pungutan dalam proyek ADB 2009 dengan alokasi sebesar Rp3.075. 389.000, yang dilakukan oleh oknum Dinas -Pengairan Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Kabupaten Indramayu dari bagian operasional dan pemeliharaan (OP) berinisial Tan, harus disikapi oleh Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jabar Dr. Ir. Sjaefuddin Mamun MT MSi. Pasalnya, para ketua P3A diduga dipungut puluhan juta ru piah ini ketika bergulirnya dana loan, dengan alasan untuk oknum PSDA kabupaten dan provinsi dan untuk membayar pajak. Padahal tidak ada PPN di kegiatan PISP Satker DPSDA 2009 untukpaketpekerjaan perbaikan ringan jaringan irigasi daerah irigasi (DI) yang berlokasi di 3 kabupaten dari ADB loan tersebut. Dari penelusuran lapangan di dalam pemberitaan Rakyat Oposisi.

Selaku Petugas Sosialisasi Proyek. Namun yang mengherankan, klarifikasi terhadap pemberitaan RO ini ti dak mengatasnamakan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber DayaAir (PSDA) Provinsi Jabar atau Endang Kusnadi Kepala Satker DPSDA Jabar selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Selain itu klarifikasi dalam beberapa halaman ini memang memberikan penjelasan mengenai dana ADB, namun yang menjadi pertanyaan, jawaban tersebut terkesan perseorangan dan tidak mencerminkan kelembagaan karena tanpa nomor dan cap kedinasan.

Pertanyaannya, apakah Purnomo Wibowo berkapasitas menjawab dan memberikan klarifikasi terhadap persoalan ini mewakili Kepala Dinas PSDA, atau Kepala Satker DPSDA Jabar selaku Kuasa Pengguna Anggaran?

Mengenai konfirmasi tertulis Rakyat Oposisi yang ditujukan kepada Kadis PSDA Cq. Kepala Satker DPSDA Jabar No.O1BJB telah dikonfirmasikan secara tertulis pada Desember tahun lalu, No.01/ BJB.RO-Koiif/XII/09.

Bandung, Rakyat Oposisi Realisasi anggaran dalam pelaksanaan pekerjaan normalisasi dan perkuatan tebing yang terdiri dari 41 paket lebih kurang sebesar Rp24.195.078.000, patut untuk ditelusuri.

Pasalnya, sejumlah pekerjaan lapangan normalisasi dan perkuatan tebing berdasarkan temuan lapang'an diduga bermasalah. Pada normalisasi Sungai Cipelang yang menelan anggaran lebih kurang sebesar Rp558.304.000, pekerjaan pengerukan alur sungai terjadi pendangkalan.

Menurut sumber di Dinas PSDA Jabar, panjang alur Sungai Cipelang lebih kurang 12,5 Km sedangkan untuk perbaikan tebing dan alur, baru 10 persen. Pengerjaan bronjong paniangnya 80 meter. Pada tahun anggaran sekarang pekerjaan tersebut berlanjut..

Yang menjadi pertanyaan, apakah pengerjaan normalisasi dan perkuatan tebing yang terdiri dari 41 paket tersebut, semua pekerjaannya hanya 10%? Dan apakah memang ada pekerjaan -lanjutannya?

Namun sayang, urituk memperoleh keterangan mengenai persoalan ini, Kadis PSDA Jabar Dr Ir Syaefuddin Mamun MT MSi, PPK DPDF dan PPD Maman Sulaeman, Kabid Operasional dan Pemeliharaan Dinas PSDA Jabar Endang Kusnadi ST ME, yang akan dikonfirmasi Rakyat Oposisi, Rabu (31/3), tidak ada di tempat. ***

Tidak ada komentar:

Posting Komentar