Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufik Kiemas (ketiga dari kanan) berfoto bersama dengan (dari kiri ke kanan) Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pramono Anung, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh Mahfud MD, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, Ketua Komisi Yudisial (KY) Busyro Muqoddas, dan Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A Tumpa sebelum acara rapat koordinasi MPR dengan lembaga tinggi negara di Gedung MPR, Jakarta, Senin (23/11). (Foto : KOMPAS/YUNIADHI AGUNG)***Bisa Mengarah pada
Simbol-simbol Negara
JAKARTA - Saat ini telah timbul ketidakpercayaan yang luar biasa terhadap penegak hukum. Apabila kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, bahkan bisa mengarah pada simbol-simbol negara.
Menyikapi kondisi itu, pimpinan dari tujuh lembaga negara bertemu dan mengadakan pertemuan tertutup di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Senayan, Jakarta, Senin (23/11). Presiden tidak hadir dalam pertemuan itu.
Hadir dalam pertemuan itu adalah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Ketua Komisi Yudisial (KY) Busyro Muqoddas, Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A Tumpa, dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diwakili sekretaris jenderalnya, Dharma Bakti.
Pimpinan DPR yang hadir adalah Ketua DPR Marzuki Alie dan Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Pimpinan MPR, yang menjadi tuan rumah dalam pertemuan itu, yang hadir adalah Ketua MPR Taufik Kiemas serta Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari dan Lukman Hakim Saifuddin.
”Sampai sekarang ini tidak dapat dimungkiri terjadi distrust, ketidakpercayaan yang luar biasa terhadap penegak hukum. Kalau hal ini terus berlarut-larut seperti sekarang ini, mengarah pada distrust simbol-simbol negara. Ketidakpercayaan ini bisa mengarah juga kepada Presiden kita, sekaligus simbol negara kita,” papar Mahfud dalam konferensi pers seusai pertemuan.
Pimpinan lembaga negara yang hadir juga berharap dan berkeyakinan Presiden dapat menyampaikan sikapnya yang bijak dan baik untuk negara dan bangsa dalam merespons rekomendasi Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum terhadap Wakil Ketua (nonaktif) Komisi Pemberantasan Korupsi Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto (Tim Delapan).
Untuk jangka panjang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga diharapkan mengambil langkah yang sistematis dan sungguh-sungguh untuk mereformasi penegak dan penegakan hukum.
Menurut Irman Gusman, dalam pertemuan itu semua pimpinan lembaga negara juga mendorong adanya reformasi hukum, termasuk reformasi aparat penegak hukum.
”Oleh karena kita telah melihat persoalan hukum ini telah cukup berada pada titik nadir sehingga kita mendorong reformasi hukum ini bisa berjalan dengan baik,” paparnya.
Ketika ditanya pers apakah pertemuan itu juga membahas tentang proses pemakzulan terhadap Presiden/Wakil Presiden, Mahfud menegaskan sama sekali tidak membicarakan ke arah sana. Kekhawatiran terjadi pemakzulan itu terkait pengajuan hak angket DPR terkait kasus aliran dana ke Bank Century.
”Jadi, ini tak ada apa-apa, tidak ada agenda politik,” ungkapnya.
Meski pertemuan itu tertutup, Mahfud juga menegaskan tidak ada yang dirahasiakan karena yang mendengarkan adalah banyak pihak.
Lukman Hakim juga menegaskan, pertemuan ini berangkat dari keresahan bersama seolah-olah bangsa ini disandera oleh satu persoalan. ”Kita ingin bersinergi karena ini bukan hanya masalah eksekutif saja, tanggung jawab Presiden, tetapi kita semua,” ucapnya.
Hajriyanto yang ditemui sebelum acara mengatakan, pertemuan diadakan untuk menjalin hubungan antarlembaga negara.
Namun, ia membenarkan bahwa saat ini MPR juga tengah menggodok untuk menyelesaikan penyusunan Tata Tertib MPR yang baru, yang di dalamnya, antara lain, mengatur lebih rinci tentang sidang MPR dalam proses pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden.
”Kami akan konsinyering untuk bahas Tata Tertib MPR, mulai besok sampai Kamis,” kata Hajriyanto.
Source : Kompas, Selasa, 24 November 2009 | 09:47 WIB
Tidak ada komentar:
Posting Komentar