Pemda Palas Diminta Antisipasi Bahaya Kabut Asap

           kba ajiinews-sibuhuan

SIBUHUAN (Berita): Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Padanglawas (Palas), H. Puli Parisan Lubis, L.c.M.E.Sy meminta Pemerintah Daerah (Pemkab) Palas bertindak mengambil langkah antisipasi bahaya kabut asap yang masih selimuti daerah itu sejak dua bulan terakhir.
Puli Parisan Lubis yang juga Ketua DPD PKS Palas, menyampaikan hal itu kepada Berita, Kamis (8/10) di Sibuhuan, menyikapi kondisi kabut asap yang semakin buruk terutama paling parah dua minggu terakhir, diyakini jika terus-terusan berlanjut warga yang terkena Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akan meningkat.
Katanya, kabut asap yang merupakan masalah Nasional saat ini, harus disikapi Pemkab Palas melalui Dinas Kesehatan secara serius dan segera bertindak mengambil langkah-langkah antisipatif terkait dampak penyakit yang akan ditimbulkan nantinya.
“kita berharap kepada Pemerintah segera bertindak, baik sosialisasi langsung kepada masyrakat tentang bahaya dan langkah apa yang harus dilakukan masyarakat dalam kondisi saat ini sebelum terserang penyakit ISPA dan penyakit lainnya. Bukankah mencegah lebih baik dari pada mengobati,”. Tanya Puli Parisan Lubis.
Kepala Dinas Kesehatan Palas, Leli Ramayulis S.Km, saat di jumpai Berita, hendak menanyakan langkah dan antisipasi kabut asap itu, Kadis berada di Medan penjemputan Jamaah Haji Palas yang sudah tiba hari ini sekira Pukul 08:00 pagi dan diperkirakan sampai di Sibuhuan, Jumat (9/10) dini hari, kata salah seorang Pegawai Dinas itu.
Sementara itu, Kadiskes sebelumnya kepada Wartawan membenarkan kasus ISPA di Palas meningkat, dimana sesuai daftar laporan bulanan pihak Puskesmas se-Palas tercatat 369 keluhan pasien yang mengalami gangguan pernapasan. Dimana penderita yang rentan terhadap kasus ini adalah anak-anak, lanjut usia dan yang memiliki penyakit gangguan pernapasan seperti asma. (tio)”sumber harian berita sore “

Hutan di Riau Terbakar 242 Hektar

Pekan Baru,kba ajiinews 

Kepolisian Daerah Riau mencatat sejak awal Januari hingga Februari 2015, luasan lahan yang terbakar di Riau mencapai 242 hektar dan sebagian besar berlokasi di Kabupaten Bengkalis.

 

"Luasan lahan yang terbakar di Bengkalis mencapai 173 hektar, sementara itu sebaran kebakaran hutan dan lahan lainnya menyebar di sejumlah kabupaten/kota seperti Pelalawan, Siak dan Inhil," kata Kepala Bidang Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo di Pekanbaru, Kamis (26/2).

Ia mengatakan pada Januari luasan lahan yang terbakar mencapai 28,3 hektar, kemudian pada Februari meningkat tajam mencapai 242 hektar.

Dari total luasan lahan yang terbakar tersebut, sebagian besar telah dapat diatasi oleh BPBD, Kepolisian, Masyarakat Peduli Api, juga peran serta dari perusahaan.

Sementara itu selama Januari hingga Februari, Polda Riau juga telah menetapkan sebanyak sembilan tersangka perambah hutan yang diduga penyebab kebakaran hutan dan lahan Riau.

"Mereka diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh jajaran di enam kabupaten se-Riau," katanya.

AKBP Guntur mengatakan penegakkan hukum terhadap para pelaku pembakar lahan itu dilakukan sesuai dengan perintah pimpinan sebagai upaya mengatasi dan mencegah persoalan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau yang setiap tahun selalu terjadi.

Lebih lanjut guna menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi, Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan operasi modifikasi cuaca untuk menghasilkan hujan buatan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau akan digelar selama 30 hari pada Maret 2015.

Pemprov Riau dalam operasi hujan buatan mendapat bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Pengkajian dan Penerapatan Teknologi (BPPT). Pelaksanaan proses modifikasi cuaca akan menjadi tanggung jawab BPPT, sedangkan BNPB menyiapkan dana sekitar Rp16 miliar dari total Rp25 miliar anggaran penanggulangan kebakaran yang tersedia.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan BPPT, F. Heru Widodo, mengatakan BPPT berencana menggunakan dua pesawat untuk proses modifikasi cuaca yaitu Casa 212 dan meminjam pesawat besar CN 295 dari TNI. Menurut dia, menggunakan pesawat TNI yang berbadan besar akan lebih efektif karena mampu menampung lima ton garam sekali terbang, sedangkan Casa 212 hanya bisa mengangkut satu ton dan jarak tempuhnya lebih pendek."sumber harian terbit

(ruli)

Penyelewengan 17,5 Ton Pupuk Bersubsidi Digagalkan Di Pekan Baru

(Analisa/denny winson) PUPUK BERSUBSIDI: Petugas Kepolisian memeriksa muatan sekira 17,5 ton pupuk bersubsidi dalam truk fuso yang diduga diselewengkan, berasal dari salah satu distributor di Medan, Sumut, Senin (23/2).

Pekanbaru,kba ajiinews

Jajaran Subdit I Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Riau menangkap RMS, tersangka pelaku penyelewengan pupuk bersubsidi yang dibeli dari distributor di Medan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut).Bersama tersangka, polisi menyita barang bukti berupa satu unit truk fuso bernomor polisi (nopol) BK 8130 LN berwarna oranye dan muatan nya sebanyak 17,5 ton pupuk, yang dibungkus dalam 200 karung/sak pelbagai merek. 

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Yohanes Widodo melalui Kasubdit I AKBP Kaswandi Irwan di ruang kerjanya, Senin (23/2), mengatakan truk bermuatan pupuk bersubsidi itu dihentikan di Jalan Sultan Zainal Abidinsyah, Rantau Kasai, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Rabu (11/2) lalu.“Saat truk akan digiring ke Pekanbaru, ternyata tim kami mengalami masalah di jalan. Bahkan sempat terpuruk beberapa hari di kawasan Kabupaten Kampar. Makanya, ekspose baru kita lakukan sekarang,’’ tuturnya. 

Saat penggeledahan dilakukan terhadap tersangka RMS ditemukan satu rangkap bukti penyerahan pengiriman stok pupuk (BPPSP), serta dua lembar faktur penjualan pupuk subsidi. Barang bukti lain yang diamankan 200 karung zak pupuk yang masing-masingnya berisi 50 kilogram (kg) dengan merek Phonska Petrokimia Gresik, ZA Petrokimia Gresik, SP-36 Petrokimia Gresik, dan Urea bersubsidi.

“Modusnya pelaku membeli pupuk subsidi dari unit distributor di Medan. Kemudian karungnya diganti dengan kantong pupuk non subsidi berbagai merek dan menjualnya lagi ke kelompok tani atau KUD di Rohul,’’ ungkapnya.RMS dijerat pasal 6 ayat I huruf b, jo pasal I sub 3e UU RI No 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo pasal 4 huruf a jo pasal 8 Perpu Nomor 8 tahun 1962 tentang perdagangan barang dalam pengawasan jo pasal 2 ayat I dan 2, dengan hukuman penjara maksimal dua tahun dan denda Rp 100 ribu.“Kita tidak menahan tersangka karena ancaman maksimalnya di bawah lima tahun. Meski begitu, tersangka tetap wajib lapor,’’ pungkasnya. "sumber Harian Analisa "(dw)

Warga Medan Protes Alih Fungsi Gedung Bersejarah

 

Medan,kba ajiinews

PULUHAN aktivis berunjuk rasa di kantor Wali Kota dan DPRD Kota Medan, Sumatra Utara, memprotes alih fungsi bangunan bersejarah menjadi lokasi bisnis, tadi siang. Salah satu bangunan yang dikhawatirkan akan tergusur adalah Gedung Nasional.

"Alih fungsi gedung bersejarah hanya akan menguntungkan kelompok tertentu, mengabaikan sejarah dan kesejahteraan masyarakat. Kami menuntut Wali Kota dan DPRD Medan membatalkan rencana alih fungsi," kata Anwar Bakti, koordinator aksi.

 Perwakilan massa diterima oleh sejumlah anggota DPRD. Dalam dialog itu pimpinan dewan berjanji akan menampung dan memperjuangkan aspirasi warga. Sumber Media Indonesia Penulis: Puji Santoso  (N-3)