Penunjukan Langsung Proyek PJU Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Diminta Trasparan

Indramayu,kba ajiinews

Ketua Aktivitas Jurnalistik Independen Indonesia (AJII)  Morassdi ,meminta pengadaan dan pekerjaan proyek dengan cara penunjukan langsung, tetap mengedepankan transparansi dan independen. Tidak atas dasar suka dan tidak suka kepada rekanan, apalagi bernuansa politis.
Hal ini ditegaskan Morassdi pada wartawan di Kantornya di  Graha AJII Jln Siapem 1 No 5 Keluarahan Lemah Mekar Kecamatan dan Kabupaten Indramayu.terindikasi mal praktek paket pekerjaan penunjukan langsung rentan sarat KKN diduga untuk kepentingan kelompok maupun perorangan.Khususnya di Kabupaten Indramayu  konstilasi politik menjelang paska pemilihan bakal calon (balon) Bupati Indramayu tahun 2015 .

Tidak menutup kemungkinan oknum keterlibaan birokrasi,lsm,ormas,Asosiasi Jasa Kontruksi ,memihak pada salah satu bakal calon yang diusung diberikan oleh oknum  Organisasi Perangkat Dinas (OPD) terkait proyek pekerjaan paket penunjukan langsung.”Pemkab melalui dinas terkait, kami minta tetap selektif dalam melaksanakan tahapan yang sesuai aturan main. Jangan karena kenal suatu rekanan dan langsung ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. Tetapi tetap melalui seleksi, meski bukan lelang elektronik,” tegas Ketua AJII, Morassdi.

Seperti diketahui, proyek dengan penujukan langsung, dikerjakan dengan anggaran maksimal Rp 200 juta. Pengadaan semacam itu, biasa terdapat di sejumlah satuan kerja perangkat daerah. Rekanan yang direkrut, juga harus dipilih yang berkualitas. Tidak memiliki rekam jejak yang buruk, apalagi tidak jelas rekam jejaknya. Selain itu yang lebih penting adalah rekanan tersebut harus memiliki sertifikat keahlian di bidangnya juga menjadi anggota dari AKLI dan AKLINDO, agar saat pemngerjaannya tidak asal jadi”, lanjutnya.

Dia juga mengingatkan, pada 2015 ini akan diselenggarakan pilkada. Karena itu, pada tahun politik ini, semua masalah bisa ditunggangi kepentingan politik. Termasuk proyek dengan penunjukan langsung ini, ada kemungkinan dilaksanakan karena faktor kedekatan politis.
Nanang juga menambahkan, menurut data yang dimilikinya banyak rekanan yang di tunjuk dinas kebersihan (DKP) khususnya dibidang PJU tidak memiliki sertifikat dan menjadi anggota dari AKLI dan AKLINDO. “ini yang harus kita sikapi bersama karena bagaimana rekanan itu akan bekerja dengan baik apabila tidak memenuhi kualifikasi”, pukasnya.
Sementara itu kabid PJU Darba, mengatakan yang memiliki kewenangan memverifikasi rekanan adalah ULP, jadi silahkan pertanyakan masalah itu pada ULP.  (kba-Nasir/ferry kaswari)