Presiden RI Rusak Katagori Penerima Penghargaan

SBY Rusak Kriteria Penghargaan Negara

Penulis : Web Warouw/M Bachtiar Nur

(foto:SH/Edy Wahyudi)

Jakarta-"kba.ajiinews"

Pemberian penghargaan Bintang Mahaputra dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada istrinya, Kristiani Herawati, menuai kritik. Penghargaan itu dinilai sebagai kapitalisasi keluarga Yudhoyono untuk kepentingan 2014. Begitu pula penghargaan yang diberikan kepada mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Seharusnya penghargaan diberikan oleh orang lain, bukan oleh suami sendiri. Masyarakat akan menilai, ’lho kok yang diberikan penghargaan istri sendiri?’ Wah ini pasti calon untuk 2014," kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sujito.

Sementara itu, seorang warga Kediri, Arif Witanto “menggugat” pemberian penghargaan kepada Wali Kota Kediri H Syamsul Ashar. Ia mendapat perhargaan Bintang Mahaputera di bidang Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Padahal, banyak pasien yang hingga kini tidak mendapatkan kamar. Selain itu, pasien Jamkesmas juga masih sering dipungut biaya oleh rumah sakit.

Ukuran Tidak Jelas

Arie Sujito menambahkan, penghargaan yang diberikan pada Sri Mulyani tidak memiliki ukuran yang jelas di mata publik. Oleh karena itu, publik wajar untuk mempertanyakannya.

"Penghargaan pada Sri Mulyani itu adalah bagian konstruksi politik untuk memperkuat posisi SBY di tengah badai yang menimpa PD. Sejauh ini pemberian gelar tidak ada indikator yang jelas, sehingga prerogatif presiden selalu mendapat reaksi negatif," katanya.

Ia menjelaskan, dedikasi terhadap rakyat seharusnya menjadi tolok ukur untuk pemberian gelar.

"Misalnya penghargaan pada Siti Fadilah itu pantas karena Jamkesmas-nya menyelamatkan 76,4 juta rakyat Indonesia. Fadilah mengusir pangkalan milter Amerika yang berkedok penelitian di Namru-2, dan ikut mereformasi WHO yang telah puluhan tahun memanipulasi sistem kesehatan dunia,” katanya.

Namun, jika pemberian gelar tanpa memperhatikan nilai publik, gelar hanya memuaskan secara simbolik, tetapi tidak bermakna buat publik. Hal senada dikemukakan anggota DPR Susaningtyas Kertapati.

Ia mengatakan, pengharaagan Bintang Mahaputra oleh Presiden Bambang Yudhoyono kepada Sri Mulyani telah merusak kriteria dan citra penghargaan negara yang selama ini sudah baku.

"Ada faktor pengukur, jadi pengukurannya jelas bagi siapa pun, tanpa menafikan dia keluarga atau kerabat pihak Presiden yang memberikan. Asal dengan catatan bukan untuk sekadar pencitraan belaka dengan mengorbankan kriteria yang melekat pada aturan pemberian bintang Mahaputra tersebut," katanya.

Menurutnya, Bintang Mahaputra diberikan pada orang yang berjasa pada negara, bukan pada penguasa. "Kalau menurut saya pemberian Bintang Mahaputra itu dulu diberikan untuk warga negara yang punya jasa luar biasa kepada negara," katanya.

Ketua Divisi Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Kiki Syahnakri mengatakan, Presiden seharusnya menunggu skandal Century yang melibatkan nama Sri Mulyani itu selesai sebelum memberikan Bintang Mahaputera Adipradana.

"Ada kriteria untuk mendapatkan penghargaan seperti itu. Wajar jika Sri Mulyani mendapatkan bintang jasa, mengingat jabatan menteri yang pernah dia pegang. Tapi seharusnya itu tidak diberikan dahulu hingga kasus Century selesai," ujar Mantan Wakil KSAD ini.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai pemerintah tentunya mempunyai dasar terkait pemberian bintang jasa kepada Sri Mulyani. Menanggapi masih adanya sandungan nama Sri Mulyani dalam kasus Century, ia mengatakan, hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu secara hukum. source sinar harapan-//kba.ajiinews//morassdi//