Negara Thailand Utamakan Pendapatan Rakyat

Pemerintah Thailand Utamakan Pendapatan Rakyat Ketimbang Pertumbuhan Ekonomi

Yingluck Shinawatra [AP]

Bangkok-"kba-kantor berita ajiinews"

Pemerintah baru Thailand akan fokus pada peningkatan pendapatan rakyat dan menurunkan biaya hidup ketimbang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata seorang menteri senior menjelang sidang kabinet membahas prioritas, Selasa (16/8).

Pemerintah Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mulai berkantor pekan lalu dan akan menyampaikan kebijakan-kebijakannya kepada parlemen pekan depan, sekitar 24 Agustus.

Deputi Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan Kittirat Na Ranong mengatakan kepada wartawan, bahwa di antara prioritas penetapan upah minimum 300 baht (10 dolar AS) sehari, gaji awal untuk lulusan universitas 15.000 baht per bulan, pemotongan pajak perusahaan, penurunan harga bahan bakar dan kampanye melawan penggunaan narkoba.

"Pemerintah-pemerintah lain akan bersikeras pada pertumbuhan ekonomi, itu dapat dimengerti. Tapi apa yang paling kita perhatikan tidak hanya pertumbuhan, tetapi meningkatkan pendapatan masyarakat, dan bagaimana mendistribusikan pendapatan yang lebih tinggi untuk semua orang secara adil," kata Kittirat.

Pemerintah tampaknya bertekad untuk mendorong maju dengan program populis yang menang telak pada pemilu 3 Juli, meskipun beberapa ekonom memperingatkan ini bisa memicu kenaikan harga-harga.

Upah minimum yang diusulkan secara nasional itu, misalnya, akan berarti peningkatan 90 persen di beberapa provinsi, yang akan menyakiti sektor usaha kecil.

Perusahaan-perusahaan ini mengatakan, mereka tidak akan banyak membantu dengan mengimbangi pemotongan pajak korporasi menjadi 23 persen dari 30 persen.

Pemerintah juga berjanji akan melipatgandakan harga produk pertanian untuk beras menjadi 15.000 baht per ton.

Para eksportir mengatakan kebijakan ini akan membuat beras Thailand kompetitif dan bisa menyebabkan kehilangan posisinya sebagai eksportir terbesar ke Vietnam.

Kittirat, yang memiliki tanggung jawab langsung untuk beras sebagai perdagangan menteri, tidak menyinggung bahwa ia akan menghadiri pertemuan kabinet.

Dia mengatakan, para menteri akan mempelajari kebijakan pemerintah sebelum memutuskan untuk melanjutkannya.

"Saya tidak mengatakan kami akan segera membatalkan semua dari kebijakan mereka. Kita akan melihat kebijakan tersebut secara menyeluruh sebelum membuat keputusan apapun," katanya.source.suara pembaruan [Ant/L-9]-//kba.ajiinews//morassdi"