Minggu, 01 Maret 2015

TERJADI PUNGLI, KELURAHAN PAOMAN INDRAMAYU BATAL DAPAT PROGRAM PRONA





Indramayu, kba.ajiinews 

Petunjuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) kantor kab.Indramayu tentang Program Nasional Agraria (PRONA) bahwa sumber anggaran prona dari dana murni pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang di alokasikan ke Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPN-RI kantor pertanahan kabupaten maupun kota pada program pengelolaan pertanahan, Anggaran dimaksud meliputi biaya untuk penyuluhan, pengumpulan data (alat bukti), pengukuran bidang tanah, penerbitan SK hak/pengesahan data fisik dan yuridis, penerbitan sertipikat, supervisi dan pelaporan.

Namun, Masyarakat juga harus paham bahwa  Anggaran di luar Subsidi Pemerintah yang di sebutkan di atas tersebut, masih ada biaya yang harus ditanggung peserta program seperti biaya materai, pembuatan dan pemasangan patok batas bidang tanah, pembuatan akta peralihan hak, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan bagi yang terkena ketentuan perpajakan menjadi beban kewajiban peserta program.

Hal ini akan terlaksana jika pihak BPN indramayu telah memverifikasi kembali pengajuan kelengkapan persyaratan dan kriteria peserta program yang diajukan oleh desa tersebut, sedangkan untuk kriteria masyarakat peserta program adalah harus dari kalangan menengah kebawah atau masyarakat berpenghasilan rendah.

Namun lain halnya terjadi, kelurahan paoman kecamatan indramayu telah mengajukan kelengkapan persyaratan berkas peserta program prona untuk tahun 2015 sebanyak lebih dari 100 peserta, namun hasil verifikasi Panitia Prona BPN menyatakan kelurahan paoman tidak masuk dalam kriteria yang di tentukan.

Saat di konfirmasi, Lurah Paoman Drs. Tarlidin di dampingi panitia prona desa mengatakan, kami selaku panitia desa sudah jauh jauh hari sering koordinasi dengan pihak BPN bernama Slamet, malah SLamet sendiri yang menyuruh kami untuk mencari peserta program sebanyak banyaknya, oleh karena itu kami selaku panitia didampingi lurah membuat berita acara tertulis kesepakatan bersama masyarakat yang isinya tentang biaya operasional pengurusan kelengkapan berkas peserta program tersebut,

Dari hasil kesepakatan bersama itu muncul nominal rupiah sebesar satu juta untuk operasional pengurusan kelengkapan berkas, dan dibayar tiga ratus ribu dimuka, sisanya nanti setelah sertipikat jadi. Terangnya.

Ditemui diruang kerjanya, Slamet mengelak jika dirinya menjajikan dikelurahan paoman pasti akan mendapatkan program PRONA. “Saya hanya bilang jangan mengajukan 70 orang tapi kalau bisa sebanyak-banyaknya, kalau saja di kelurahan Paoman kondusif, permasalahan pungli tidak muncul, ada kemungkinan besar kelurahan Paoman pasti mendapatkan Program PRONA”, jelasnya.

“Bahkan masalah ini sudah ditangani pihak Polres Indramayu, menurut info sementara ini yang menjadi tersangka adalah Wardi dan lurah serta panitia juga telah dipanggil pihak Polres”. Imbuh Slamet.

Sementara itu, penyidik Polres Indramayu unit 3 Tipikor Brigadir Gito, menjelaskan pada  tim wartawan kba , via telefon, jika kasus tersebut telah ditangani pihak polres dan telah memanggil pihak-pihak terkait guna dimintai keterangannya, termasuk lurah Tarlidin.  (kba. ferry kaswari)

Oknum SMP NU Karanganyar Indramayu Diduga Memotong Dana BSM





Indramayu, kba ajiinews

Bantuan bagi siswa miskin yang selanjutnya disebut Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah bantuan dari pemerintah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan langsung kepada siswa yang berasal dari keluarga miskin. Sasarannya adalah siswa miskin yang masih berstatus sebagai siswa  SD, SMP, SMA, dan SMK. Serta memenuhi sekurang-kurangnya satu dari kriteria antara lain, siswa penerima KPS, siswa dari rumah tangga peserta KPH, siswa yatim, dan yatim piatu. Besaran dana BSM untuk SMP Rp. 750.000,- per penerima manfaat (siswa)

Manfaatnya untuk pembiayaan keperluan pribadi siswa dalam rangka menyelessaikan pendidikan pada satuan pendidikan antara lain digunakan untuk pembelian buku danala tulis  sekolah (sepatu, tas, dll), biaya transportasi ke sekolah, uang saku siswa ke sekolah, biaya kursus/les tambahan.
Tata tertib pengelolaan dana tersebut sekolah harus mengumumkan daftar siswa penerima dana BSM di papan pengumuman sekolah, tidak  melakukan pungutan/pemotongan dalam bentuk dan alasan apapun terhadap siswa penerima BSM.

Akan tetapi, penyaluran dana BSM yang di berikan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), diduga di potong oleh pihak sekolah. Karena siswa penerima BSM tersebut tidak utuh 100%. Kemudian penyalurannya pun banyak yang dilanggar oleh pihak sekolah seperti halnya tidak ada papan pengumuman daftar siswa penerima BSM dipapan pengumuman sekolah. Begitu juga pengambilan dana BSM dikolektif oleh pihak sekolah.

Hal itu terjadi di SMP NU Karanganyar Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu. Salah seorang siswi, sebut saja Bunga (nama samaran), mengatakan kepada Rakyat Oposisi bahwa dana BSM tidak diambil langsung oleh sendiri maupun orang tunya. Melainkan dana tersebut di ambil oleh pihak sekolah. Besaran dana yang diterima seharusnya Rp. 750.000,-  hanya mendapat sebesar Rp. 500.000,- dengan tanda bukti berupa kwitansi. “Saya hanya mendapat dana BSM sebesar Rp. 500,000,-“, kata Bunga.

Kepala SMP NU Karanganyar, Abdul Basith, SE, saat dikonfirmasi, Rabu 4/1/2015, menjelaskan bahwa jumlah besaran dana BSM Rp. 750.000,- per siswa. Sementara ini jumlah siswa sebanyak 365 siswa dan yang mendapat dana BSM sebanyak 205 siswa. Mengenai pengambilannya, dana tersebut di ambil  langsung oleh masing-masing orang tua siswa melalui buku rekening. (kba-dedi sutrisna)

Penunjukan Langsung Proyek PJU Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Diminta Trasparan




Indramayu,kba ajiinews

Ketua Aktivitas Jurnalistik Independen Indonesia (AJII)  Morassdi ,meminta pengadaan dan pekerjaan proyek dengan cara penunjukan langsung, tetap mengedepankan transparansi dan independen. Tidak atas dasar suka dan tidak suka kepada rekanan, apalagi bernuansa politis.
Hal ini ditegaskan Morassdi pada wartawan di Kantornya di  Graha AJII Jln Siapem 1 No 5 Keluarahan Lemah Mekar Kecamatan dan Kabupaten Indramayu.terindikasi mal praktek paket pekerjaan penunjukan langsung rentan sarat KKN diduga untuk kepentingan kelompok maupun perorangan.Khususnya di Kabupaten Indramayu  konstilasi politik menjelang paska pemilihan bakal calon (balon) Bupati Indramayu tahun 2015 .

Tidak menutup kemungkinan oknum keterlibaan birokrasi,lsm,ormas,Asosiasi Jasa Kontruksi ,memihak pada salah satu bakal calon yang diusung diberikan oleh oknum  Organisasi Perangkat Dinas (OPD) terkait proyek pekerjaan paket penunjukan langsung.”Pemkab melalui dinas terkait, kami minta tetap selektif dalam melaksanakan tahapan yang sesuai aturan main. Jangan karena kenal suatu rekanan dan langsung ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. Tetapi tetap melalui seleksi, meski bukan lelang elektronik,” tegas Ketua AJII, Morassdi.

Seperti diketahui, proyek dengan penujukan langsung, dikerjakan dengan anggaran maksimal Rp 200 juta. Pengadaan semacam itu, biasa terdapat di sejumlah satuan kerja perangkat daerah. Rekanan yang direkrut, juga harus dipilih yang berkualitas. Tidak memiliki rekam jejak yang buruk, apalagi tidak jelas rekam jejaknya. Selain itu yang lebih penting adalah rekanan tersebut harus memiliki sertifikat keahlian di bidangnya juga menjadi anggota dari AKLI dan AKLINDO, agar saat pemngerjaannya tidak asal jadi”, lanjutnya.

Dia juga mengingatkan, pada 2015 ini akan diselenggarakan pilkada. Karena itu, pada tahun politik ini, semua masalah bisa ditunggangi kepentingan politik. Termasuk proyek dengan penunjukan langsung ini, ada kemungkinan dilaksanakan karena faktor kedekatan politis.
Nanang juga menambahkan, menurut data yang dimilikinya banyak rekanan yang di tunjuk dinas kebersihan (DKP) khususnya dibidang PJU tidak memiliki sertifikat dan menjadi anggota dari AKLI dan AKLINDO. “ini yang harus kita sikapi bersama karena bagaimana rekanan itu akan bekerja dengan baik apabila tidak memenuhi kualifikasi”, pukasnya.
Sementara itu kabid PJU Darba, mengatakan yang memiliki kewenangan memverifikasi rekanan adalah ULP, jadi silahkan pertanyakan masalah itu pada ULP.  (kba-Nasir/ferry kaswari)

Jumat, 27 Februari 2015

Hutan di Riau Terbakar 242 Hektar

Pekan Baru,kba ajiinews 

Kepolisian Daerah Riau mencatat sejak awal Januari hingga Februari 2015, luasan lahan yang terbakar di Riau mencapai 242 hektar dan sebagian besar berlokasi di Kabupaten Bengkalis.
 
"Luasan lahan yang terbakar di Bengkalis mencapai 173 hektar, sementara itu sebaran kebakaran hutan dan lahan lainnya menyebar di sejumlah kabupaten/kota seperti Pelalawan, Siak dan Inhil," kata Kepala Bidang Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo di Pekanbaru, Kamis (26/2).
Ia mengatakan pada Januari luasan lahan yang terbakar mencapai 28,3 hektar, kemudian pada Februari meningkat tajam mencapai 242 hektar.
Dari total luasan lahan yang terbakar tersebut, sebagian besar telah dapat diatasi oleh BPBD, Kepolisian, Masyarakat Peduli Api, juga peran serta dari perusahaan.
Sementara itu selama Januari hingga Februari, Polda Riau juga telah menetapkan sebanyak sembilan tersangka perambah hutan yang diduga penyebab kebakaran hutan dan lahan Riau.
"Mereka diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh jajaran di enam kabupaten se-Riau," katanya.
AKBP Guntur mengatakan penegakkan hukum terhadap para pelaku pembakar lahan itu dilakukan sesuai dengan perintah pimpinan sebagai upaya mengatasi dan mencegah persoalan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau yang setiap tahun selalu terjadi.
Lebih lanjut guna menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi, Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan operasi modifikasi cuaca untuk menghasilkan hujan buatan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau akan digelar selama 30 hari pada Maret 2015.
Pemprov Riau dalam operasi hujan buatan mendapat bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Pengkajian dan Penerapatan Teknologi (BPPT). Pelaksanaan proses modifikasi cuaca akan menjadi tanggung jawab BPPT, sedangkan BNPB menyiapkan dana sekitar Rp16 miliar dari total Rp25 miliar anggaran penanggulangan kebakaran yang tersedia.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan BPPT, F. Heru Widodo, mengatakan BPPT berencana menggunakan dua pesawat untuk proses modifikasi cuaca yaitu Casa 212 dan meminjam pesawat besar CN 295 dari TNI. Menurut dia, menggunakan pesawat TNI yang berbadan besar akan lebih efektif karena mampu menampung lima ton garam sekali terbang, sedangkan Casa 212 hanya bisa mengangkut satu ton dan jarak tempuhnya lebih pendek."sumber harian terbit

(ruli)

Rabu, 25 Februari 2015

Penyelewengan 17,5 Ton Pupuk Bersubsidi Digagalkan Di Pekan Baru

(Analisa/denny winson) PUPUK BERSUBSIDI: Petugas Kepolisian memeriksa muatan sekira 17,5 ton pupuk bersubsidi dalam truk fuso yang diduga diselewengkan, berasal dari salah satu distributor di Medan, Sumut, Senin (23/2).

Pekanbaru,kba ajiinews

Jajaran Subdit I Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Riau menangkap RMS, tersangka pelaku penyelewengan pupuk bersubsidi yang dibeli dari distributor di Medan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut).Bersama tersangka, polisi menyita barang bukti berupa satu unit truk fuso bernomor polisi (nopol) BK 8130 LN berwarna oranye dan muatan nya sebanyak 17,5 ton pupuk, yang dibungkus dalam 200 karung/sak pelbagai merek. 

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Yohanes Widodo melalui Kasubdit I AKBP Kaswandi Irwan di ruang kerjanya, Senin (23/2), mengatakan truk bermuatan pupuk bersubsidi itu dihentikan di Jalan Sultan Zainal Abidinsyah, Rantau Kasai, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Rabu (11/2) lalu.“Saat truk akan digiring ke Pekanbaru, ternyata tim kami mengalami masalah di jalan. Bahkan sempat terpuruk beberapa hari di kawasan Kabupaten Kampar. Makanya, ekspose baru kita lakukan sekarang,’’ tuturnya. 

Saat penggeledahan dilakukan terhadap tersangka RMS ditemukan satu rangkap bukti penyerahan pengiriman stok pupuk (BPPSP), serta dua lembar faktur penjualan pupuk subsidi. Barang bukti lain yang diamankan 200 karung zak pupuk yang masing-masingnya berisi 50 kilogram (kg) dengan merek Phonska Petrokimia Gresik, ZA Petrokimia Gresik, SP-36 Petrokimia Gresik, dan Urea bersubsidi.

“Modusnya pelaku membeli pupuk subsidi dari unit distributor di Medan. Kemudian karungnya diganti dengan kantong pupuk non subsidi berbagai merek dan menjualnya lagi ke kelompok tani atau KUD di Rohul,’’ ungkapnya.RMS dijerat pasal 6 ayat I huruf b, jo pasal I sub 3e UU RI No 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo pasal 4 huruf a jo pasal 8 Perpu Nomor 8 tahun 1962 tentang perdagangan barang dalam pengawasan jo pasal 2 ayat I dan 2, dengan hukuman penjara maksimal dua tahun dan denda Rp 100 ribu.“Kita tidak menahan tersangka karena ancaman maksimalnya di bawah lima tahun. Meski begitu, tersangka tetap wajib lapor,’’ pungkasnya. "sumber Harian Analisa "(dw)

Singapura Naikkan Pajak Orang Kaya

Untuk Biayai Peningkatan Pengeluaran Sosial

Foto/int
SINGAPURA ,kba ajiinews

Tingkat pajak pendapatan pribadi marginal bagi mereka yang berpenghasilan di atas 320.000 dolar Singapura (256.000 dolar AS) setahun akan naik jadi 22 persen mulai tahun depan dari level saat ini sebesar 20 persen, ujar Menteri Keuangan Tharman Shanmugaratnam kepada parlemen ketika mengungkapkan bujet 2015.

Kenaikan itu diperkirakan meningkatkan tambahan 400 juta dolar Singapura ke kas pemerintah saat ini yang berjumlah 61,35 miliar dolar Singapura.“Kalau setiap orang berkontribusi sesuatu bagi sebuah Singapura yang lebih baik, maka kalangan orang kaya hendaknya berkontribusi lebih banyak,” papar Tharman.
Pada 2007 pemerintah menerapkan bentuk pajak pendapatan negatif kepada warga berpendapatan rendah, dan dalam pidatonya Senin (23/2) Tharman mengumumkan paket bantuan baru bagi warga negara lanjut usia miskin senilai 350 juta dolar Singapura setiap tahunnya.

“Ini adil peningkatan dukungan bagi warga berpendapatan kecil hendaknya berasal sepenuhnya dari penghasilan kontribusi kelompok berpenghasilan besar itu,” ujar Tharman.
“Warga berpenghasilan lebih besar juga melihat lebih kuatnya pertumbahan penghasilan  ratarata  wargaSingapura dalam beberapa tahun terakhir,” imbuhnya.

Kalangan pengamat politik mengatakan langkah itu bertujuan mengatasi semakin besarnya ketidakpuasan di kalangan masyarakat Singapura dibuat kesenjangan pendapatan yang melebar.
Sepuluh persen tertinggi dari rumahtangga memiliki rata-rata penghasilan bulanan 31.142 dolar Singapura (1.775 dolar AS) dalam 2014 dibanding 1.775 dolar Singapura yang diperoleh 10 persen lapisan terbawah di negara itu, menurut data pemerintah.

“Jelaslah bahwa ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk mengatasi masalah kesenjangan pendapatan dan gap kekayaan yang telah menjadi isu politik signifikan,” ujar analis politik Dere da Cunha kepada AFP.
Eugene Tan, asosiate profesor hukum di Singapore Management University, mengatakan kenaikan pajak pendapatan itu merupakan sebuah “respon terarah” terhadap makin nyaringnya seruan-seruan bagi peningkatan redistribusi kekayaan.

Tan mengatakan angka 320.000 dolar Singapura “tentunya suatu ambang yang tinggi, dan kelompok penghasilan tinggi ini akan memperoleh keuntungan sangat besar dalam kurun waktu bertahun-tahun dari infrastruktur canggih dan sistem yang stabil di Singapura”.
Kenaikan pajak itu mengikuti paket senilai 9,0 miliar dolar Singapura yang disampaikan dalam nota anggaran belanja tahun lalu untuk menyediakan subsidi perawatan kesehatan seumur hidup bagi warga negara lanjut usia.

Dalam pidatonya, Tharman juga mengatakan berbagai kebijakan bertujuan memperkecil ketergantungan pada tenaga kerja asing menyedot pekerja asing tak termasuk penurunan jumlah pembantu rumah tangga dari 60.000 pada 2011 jadi hanya sedikit di atas 16.000 orang pada 2014.
Parti Aksi Rakyat yang telah lama berkuasa telah memperketat imigrasi dalam beberapa tahun terakhir di tengah keluhan-keluhan para pemilih yang makin vokal tentang keberadaan orang asing yang bersaing dengan mereka dalam mendapatkan pekerjaan, perumahan, sekolah, perawatan medis dan ruang transpor publik.

Tharman menjelaskan, pemerintah memprediksi defisit bujet total 6,7 miliar dolar Singapura untuk tahun fiskal ini, atau 1,7 persen dari produk domestik bruto.
Pengeluaran total pemerintah diperkirakan naik jadi 68,22 miliar dolar Singapura pada 2015 dari 57,20 miliar dolar Singapura tahun lalu.

Lonjakan itu umumnya disebabkan dana yang dicadangkan untuk berbagai investasi pada masa mendatang, termasuk dana awal sebesar 3,0 miliar dolar Singapura untuk membiayai pembangunan sebuah terminal baru untuk meningkatkan kapasitas Bandara Changi."Sumber Harian Analisa" (afp/bh)

Harga Beras di Kota Bogor Naik 30 Persen

Bogor, kba ajiinews
 
 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bogor, Jawa Barat mengakui telah terjadi kenaikan harga bahan pokok pangan beras di daerahnya mencapai 30 persen sejak dua pekan terakhir.
 
"Ini kenaikan harga tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya, kenaikan sebesar 30 persen, atau naik sekitar Rp2.100 per kilogramnya," kata Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor, Mangahit Sinaga, di Bogor, Rabu (25/2).
 
Ia menjelaskan, harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kota Bogor saat ini untuk jenis IR 64 medium Rp10.600 per kilogram, sedangkan premiun Rp13.000 sampai Rp14.000 per kilogram.
 
"Harga beras dari Rp8.400 per kilogram naik menjadi Rp10.600 untuk medium, dan Rp14.000 per kilogram untuk premium," katanya.
 
Menurut Sinaga lebih lanjut, kenaikan harga beras di pasaran itu antara lain karena kurangnya pasokan dari pasar induk, selain itu kecenderungan terjadi karena distribusi beras miskin (Rakin) yang belum turun.
 
"Kita melihat kenaikan selain pasokan yang berkurang juga kecenderungan karena Raskin yang terlambat turun, ini sudah dua bulan," katanya.
 
Ia mengatakan pula, harusnya Kota Bogor tidak terkena dampak kenaikan harga beras, karena baru selesai melakukan operasi pasar dua minggu yang lalu dan berhasil menekan harga dari Rp9.400 menjadi Rp8.400 per kilogram.
 
"Kita sudah melaksanakan operasi pasar beras khusus selama satu bulan, sebanyak 170 ton kita salurkan, dan berhasil menekan harga beras. Kita tidak mungkin lagi menggelar operasi pasar karena sudah ada Raskin," katanya.
 
Dijelaskannya lagi, pemerintah daerah wajib menggelar operasi pasar ketika kenaikan harga mencapai 10 persen. Saat ini harga beras telah melambung hingga mencapai 30 persen.
 
"Bagaimana kita mau menggelar operasi pasar, sumber beras berasal dari Bulog, begitu juga Raskin. Raskin harusnya sudah turun, kalau operasi pasar digelar juga apa pasokan Bulog mencukupi," kata Sinaga.
 
Sementara itu, sejumlah warga Kota Bogor mulai resah dengan kenaikan harga beras yang cukup tinggi itu. Dewi (28), warga Pasir Kuda, mengeluhkan mahalnya harga jual beras yang mencapai Rp15.000 per kilogram.
 
"Kalau dipikir-pikir kondisi sekarang bikin kita resah, harga beras sekarang sudah 15.000 per kilo, apalagi gas 3 Kg sudah susah mendapatkannya," kata Dewi lagi.
 
Dewi mengharapkan pemerintah bisa segera menindaklanjuti situasi ekonomi saat ini, dan segera menurunkan harga beras serta menyediakan gas elpiji bersubsidi agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkannya.
 "dumber Harian Terbit (ruli)"

Petani tidak Menikmati Kenaikan Harga Beras





 


Jawa Timur kba ajiinews

KENAIKAN harga beras, ternyata tidak membawa berkah bagi petani. Meski harga beras termurah sudah di atas Rp10 ribu per kilogram, harga gabah kering belum bergerak dari Rp5.500, seperti harga saat musim panen lalu. "Bahkan, harga gabah basah lebih rendah lagi, yakni Rp4.500 per kilogram. Panen sekarang, saya memilih untuk tidak menjual gabah, karena harganya masih rendah," kata Abdul Manaf, petani Desa Simo Kesambi, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pagi ini.

Dengan harga gabah yang masih rendah, Manaf mengaku, hasil yang didapat tidak sepadan dengan biaya produksi yang dikeluarkan, seperti pembelian bibit, pupuk, dan pengolahan. "Daripada merugi, ya lebih baik disimpan dulu saja, sampai harga membaik," tandasnya.

 Harga Pembelian Pemerintah yang ditetapkan pemerintah pada 2012 silam untuk gabah kering giling sebesar Rp4.200 dan beras Rp6.600 per kilogram. Setelah bertahan lebih dari dua tahun, pada 2015 ini, pemerintah menetapkan HPP beras naik 10% menjadi Rp7.260 per kilogram.
 Di masyarakat, harga gabah dan beras sudah jauh di atas HPP. "Pemerintah sudah waktunya mempertimbangkan lagi HPP untuk gabah dan beras, sesuai kondisi harga di lapangan," lanjut Abdul Manaf.  “ Media Indonesia Penulis: Heri Susetyo