Sabtu, 25 April 2015

Adipura Indramayu 61 Titik Lokasi Pantau Program




Indramayu Jawa Barat.kba ajiinews

Sejumlah 61 titik rencana lokasi pantau program persiapan Adipura tahun 2015,sesuai dengan surat edaran nomor 300/118/sat-Pol.PP/2015 tanggal 19 Maret 2015  prihal teguran ke seluruh pedagang .Surat teguran itu yang ditanda tangani Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu Drs Dodi Dwi Endrayadi Msi, untuk penegakan Peraturan Daerah (Perda) no 7 Tahun 2003 tentang ketentraman dan ketertiban umum .

Khususnya pasal hurup a dilarang setiap orang /warga apabila menempatkan barang/benda di lingkungan sendiri/bukan atau mendirikan bangunan darurat/permanen pada tempat –tempat umum seperti trotoar,lapangan ,taman,jalur hijau ,tepi jalan .diatas sungai,salurn drainase.Hal tersebut disampaikan Kabid Satpol PP, Drs Sunardi SH Msi pada kba ajiinews Kamis (16/7) teguran tersebut agar zona yang ditetapkan 61 titik lokasi pantau tim Adipura dari pusat.

Berdasarkan surat edaran itu tim satpol PP tetap setiap hari pantau ke lapangan agar pedagang kaki lima tidak berjualan pada daerah tempat yang dilarang sesuai dengan perda pemkab Indramayu.Dalam hal ini jelas Sunardi pedagang kaki lima diharapkan mentaati aturan perda demi ketertiban,tidak menempatkan gerobak,dongdangan pada zona yang dilarang silakan berjualan pada tempatnya semuanya  untuk menata keasrian kota mangga Indramayu.

Sementara Kasi Operasi dan Pengendalian Satpol PP, Kodim Abdullah,sesuai dengan teguran  baik secara tertulis bagian operasi juga bekerja secara optimal di lapangan dalam rangka penegakan perda.Karena para pedagang kaki lima diharapkan juga ikut menata diri,membuka tempat usaha pada tempatnya.

Seperti di Kota Indramayu area sport centre,taman Bojongngsari ,pasar Mambo,Kuliner Cimanuk,Gor Singalodra,area shelter ini adalah bagian titik rawan tegas Kodim adanya  pedagang kaki lima maupun yang menggunakan dongdangan .Sesuai dengan tugas untuk penegakan perda kami juga tetap lakukan persuasip terhadap pedagang yang dinilai langgar aturan untuk segera membenahi dan secara sukarela bongkar dan pindah pada zona yang tidak ada larangan. (ras/est)



Ketua PWI Cabang Jabar Lantik Pengurus Perwakilan Indramayu.



           

Indramayu Jawa Barat-kba ajiinews

Ketua PWI Cabang Jawa Barat Drs H Mirza Zulhadi MM Jumat (26/4) resmi lantik Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Indramayu di gedung Pendopo Pemkab Indramayu.Dalam sambutannya  seluruh anggota PWI diharapkan harus mengikuti Uji Kompetensi Wartawan,karena di Jawa Barat baru 300 wartawan anggota PWI yang dianggap lulus sertipikasi padahal jumlah wartawan mencapai 1200 dari berbagai media cetak ,elektronik dan audivisual.

Diharapkan ke depan jelas Mirza bagi anggota PWI segera mengkitu UKW karena di Jawa Barat dalam setahun dilakukan dua kali  kegiatan UKW di berbagai daerah.Untuk itu dilantiknya PWI Perwakilan Indramayu masa bakti  tahun 2014-2017
Susunan Pengurus Ketua Yusup Hussen ,Wakil Ketua Agung Nugroho, Wakil Iksan Jukara,Sekretaris Iir Sairoh,Wakil Utoyo Pri Achdi,Bendahara Khaerudin,Seksi Organisasi Deni Darmanto,Seksi Advokasi H Yonif Fatkhuroni .Seksi Kesejahteraan Tomy Indra Priyanto.

Acara pelantikan dihadiri oleh ASDA III Setda Pemkab Indramayu,Hj Sri Wulandari SE.Ak,Kabag Humas Drs Wawan Idris mewakili Bupati Indramayu Hj Anna Sophanah.Sementara menurut pengamat senior bidang pers Ketua Aktivitas Jurnalistik Independen Indonesia (AJII) Morassdi di kantornya GRAHA AJII ,Jln Siapem No 5 Kota Indramayu jelaskan pada kba ajiinews (26/4) organisasi kesamaan profesi kewartawan selayaknya dapat memperhatikan iptek  untuk peningkatan mutu dan profesionalis jurnalistik.

Karena sejumlah wartawan di daerah Jawa Barat khususnya di Indramayu  berkisar  600 lebih mengaku wartawan  bekerja di berbagai media cetak dan elektronik ,hanya sebagaian kecil yang menerima tunjangan kehormatan dari penerbit ditempat dia bekerja.Dalam hal ini jelas Ketua AJII profesi jurnalistik masa kini ,khsusunya di pantura  cenderung menjadi pekerja  sebagai relawan jurnalistik.

Pada prinsipnya seseorang masuk wartawan di jelas melakukan lamaran ke media cetak atau elektronik,kemudian dia baru memilih salah satu organisasi profesi kewartawanan sesuai dengan UU No 40 Tahun 1999 tentang pers Indonesia.Jadi perlu diketahui  sebagai literatur pejabat negara ,Pemerintahan Sipil,TNI,BUMN,BUMD dan swasta  maupun publik bahwa organisasi profesi wartawan bukan tempat bekerja dia menulis melainkan hanya sebagai wadah profesi.Untuk itu seluruh insan pers mari secara seksama  organisasi kewartawan  kita jadikan  sebagai mitra kerja  antara pers ,pemerintah dan masyarakat.(est/ras)

Jumat, 24 April 2015

Polres Indramayu Belum Tangkap Terlapor Pencabulan Anak Tiri



Indramayu kba ajiinews



Polres Indramayu belum tangkap terlapor pencabulan anak tiri ,dalam proses hukum di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Indramayu Jabar,blum memproses dan tangkap terlapor tindak pidana menyetubuhi anak dibawah umur.Peristiwa ini ditanggapai oleh keluarga korban  Junaedi Bin (Alm) Kasnawai Desa Sukawera Kecamatan Kertasemaya Kabuptaen Indramayu Jabar,kemudian  buat laporan di Polres Indramayu.Bukti Surat Tanda Bukti Penerima Laporan (STBLP) Nomor :STBLP/B/13/I/2014/SPK II tanggal 5 Januari 2015 ,atas korban bernisial Atk ( 16) terlapor Warnoto Bin Talam (35) sekarang tinggal di Desa Babadan Kertasemaya.

Dalam uraian STBLP yang bersangkutan telah melaporkan mengenai peristiwa tindak pidana menyetubuhi anak di bawah umur dan atau kekerasan dalamrumah tangga ,yang dilakukan oleh terlapor terhadap korban.Awal mulakejadian pelapor mendapat keterangan dari sdr saksi bahwa korban Atk sbuudah digauli oleh sdr terlapor semenjak tahun 2013.

Ketika ibu korban menjadi TKW di Arab Saudi sampai Oktober 2014,setelah ditanya oleh pelapor menurut keterangan korban terlapor sering meminta hubungan suami istri  kepada korban dan hal tersebut dilakukan oleh terlapor selama satu tahun lebih dan setiap melakukan hubungan suami istri selalu rumah terlapor.

Sedangkan menurut penjelasan Hj Bibi Korban dihubungi melalui seluler di Karawan menjelaskan bahwa korban saat ini trauma dan timbul kekewatiran karena korban masih tinggal satu rumah dengan terlapor di Desa Babadan Tenajar Kertasemaya.Untuk itu kami atas nama keluarga korban hanya mengharapkan pihak Kepolisian Polres Indramayu segera tangkap terlapor dan proseses sesuai dengan hukum yang berlaku ujarnya 





Hal tersebut ketika di konfirmasikan tim Renas Rabu (22/4) di Polres Indramayu bagian Kanit PPA Aiptu Hj S Dewi Hartati  di ruangannya menjelaskan bahwa kasus ini benar berkas kasus ini sudah ada ditangan Polres .Menyatakan pelaku pencabulan bisa di jerat denganUU No 35 tahun 2014 pasal 81 tentang perlindungan perempuan dan anak.Hukuman dan ancamannya 5s/d 15 tahun penjara.Lebih lanjut dijelaskan Dewi Hartati pihak Kepolisian tidak pernah menghentikannya dan tunggu saja kasus ini segera kami tindak lanjuti ujarnya (ras/tar)




Rabu, 22 April 2015

PENEGAKAN PERDA PERIJINAN INDRAMAYU LEMAH



                                              CAMAT JATIBARANG SESALKAN SIKAP PT. KAI

Indramayu-kba ajiinews
Penegakan Perda perijinan oleh instansi terkait, tentang bangunan liar eks puskesmas Jatibarang, dinilai Aktivitas Jurnalistik Independent Indonesia (AJII) lemah.
Pasalnya, meski bangunan liar itu ramai diberitakan, namun hingga berita ini diturunkan belum ada satu pun dinas terkait melakukan peneguran atau tindakan. Malah dinas terkait saling tuding tanggung jawab. Padahal, sudah jelas H. Maksudi sebagai pemilik bangunan belum mengurus perijinannya, dengan alasan sedang proses. Namun, ternyata pihak Badan Penanaman Modal dan Perijinan Daerah (BPMPD) Indramayu melalui Kabid Perijinan Wibowo Kresnanto menerangkan, belum menerima berkas permohonan IMB milik H. Maksudi.

Morassdi Ketua AJII Indramayu, lebih lanjut mengatakan,hal ini merupakan bentuk ketidak becusan dinas terkait, terutama dinas yang mempunyai tupoksi mengawal penegakan perda. “Bila pemerintahnya sendiri saja tidak bisa menegakan perda yang nota bene merupakan produk hukum yang dilahirkan oleh pihak legislatif dan perlu di ingat untuk melahirkan satu peraturan daerah saja membutuhkan biaya tidak sedikit. Lantas bila produk hukum yang telah dilahirkan dengan biaya tidak sedikit itu tidak di tegakan maka sama saja melecehkan kedaulatan pemerintah itu sendiri. Selain itu ini sudah merupakan bentuk pelemahan perda”, ucapnya.

Lebih lanjut Morassdi mengucapkan, diharapkan penegakan perda ini tidak tebang pilih. Jangan hanya karena H. Maksudi ini dekat dengan orang nomer satu di Indramayu lantas mendapat perlakuan istemewa, karena semua warga negara di mata hukum kedudukannya sama.
CAMAT JATIBARANG SESALKAN SIKAP PT. KAI

Sementara itu Camat Jatibarang D. Darpadi menyesalkan sikap PT. KAI yang telah memberikan ijin pada pengusaha untuk membangun fasilitas setara pasar. Seharusnya PT. KAI menelaah kembali peruntukan bangunan tersebut, apalagi sang pengusaha belum pengurus ijin prinsipnya.
Selain itu, pengusaha pun seharusnya mengurus dulu perijinannya sebelum membangun, jangan melanggar dulu baru di urus. “ Saya kecewa dengan sikap PT. KAI, dulu seperti kita ketahui tempat itu merupakan Puskesmas, dimana untuk digunakan kepentingan masyarakat luas, kenapa sekarang di bangun tempat yang berorientasi bisnis belaka. Apa lagi dapat menimbulkan permasalahan baru di kecamatan Jatibarang”, ungkap Camat. (ras/fer)

Polres Indramayu Belum Tangkap Terlapor Pencabulan Anak Tiri


                                                      Oleh : Suwarno Tarigan



Indramayu,kba ajiinews

Polres Indramayu belum tangkap terlapor pencabulan anak tiri ,dalam proses hukum di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Indramayu Jabar,blum memproses dan tangkap terlapor tindak pidana menyetubuhi anak dibawah umur.Peristiwa ini ditanggapai oleh keluarga korban  Junaedi Bin (Alm) Kasnawai Desa Sukawera Kecamatan Kertasemaya Kabuptaen Indramayu Jabar,kemudian  buat laporan di Polres Indramayu.Bukti Surat Tanda Bukti Penerima Laporan (STBLP) Nomor :STBLP/B/13/I/2014/SPK II tanggal 5 Januari 2015 ,atas korban bernisial Atk ( 16) terlapor Warnoto Bin Talam (35) sekarang tinggal di Desa Babadan Kertasemaya.

Dalam uraian STBLP yang bersangkutan telah melaporkan mengenai peristiwa tindak pidana menyetubuhi anak di bawah umur dan atau kekerasan dalamrumah tangga ,yang dilakukan oleh terlapor terhadap korban.Awal mulakejadian pelapor mendapat keterangan dari sdr saksi bahwa korban Atk sbuudah digauli oleh sdr terlapor semenjak tahun 2013.

Ketika ibu korban menjadi TKW di Arab Saudi sampai Oktober 2014,setelah ditanya oleh pelapor menurut keterangan korban terlapor sering meminta hubungan suami istri  kepada korban dan hal tersebut dilakukan oleh terlapor selama satu tahun lebih dan setiap melakukan hubungan suami istri selalu rumah terlapor.
Sedangkan menurut penjelasan Hj Bibi Korban dihubungi melalui seluler di Karawan menjelaskan bahwa korban saat ini trauma dan timbul kekewatiran karena korban masih tinggal satu rumah dengan terlapor di Desa Babadan Tenajar Kertasemaya.Untuk itu kami atas nama keluarga korban hanya mengharapkan pihak Kepolisian Polres Indramayu segera tangkap terlapor dan proseses sesuai dengan hukum yang berlaku ujarnya 

Hal tersebut ketika di konfirmasikan tim kba ajiinews  Rabu (22/4) di Polres Indramayu bagian Kanit PPA Aiptu Hj S Dewi Hartati  di ruangannya menjelaskan bahwa kasus ini benar berkas kasus ini sudah ada ditangan Polres .Menyatakan pelaku pencabulan bisa di jerat denganUU No 35 tahun 2014 pasal 81 tentang perlindungan perempuan dan anak.Hukuman dan ancamannya 5s/d 15 tahun penjara.Lebih lanjut dijelaskan Dewi Hartati pihak Kepolisian tidak pernah menghentikannya dan tunggu saja kasus ini segera kami tindak lanjuti ujarnya .



Penerima Dana PSKS Indramayu Dipaksa Untuk Inpaq




        

Bentuk kecewa warga Kecamatan Kandanghaur Indramayu dana PSKS dipotong oknum petugas alasan untuk dibagi pada warga lain yang belum masuk data base PSKS (kba ras)

Indramayu,kba ajiinews
Program Simpan Keluarga Sejahtera (PSKS) dari Kementrian Sosial RI. Tahun 2015 melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Untuk membantu masyarakat miskin Kabupaten Indramayu Jawa Barat.Jumlah penerima  173,627 orang jika dihitung dengan nilai uang Rp.1,9 miliar,  kompensasi  harga BBM.Dana PSKS diterima masyarakat  dari Kantor Pos  Giro Kecamatan Rp.600 ribu,Dalam aturan dana tersebut utuh untuk membantu orang yang kurang sejahtera, Hasil liputan beberapa kecamatan masih ada pemaksaan pemerasan uang yang dilakukan oleh oknum diketahui warga sebagai pamong desa,Jumlah potongan uang kisaran Rp.300 ribu, dan Rp.100 ribu bagi setiap penerima.jumlah potongan kalau dihitung jari untuk dana PSKS Kabupaten Indramayu 173.627 orang  jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah,
  Berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok, di wilayah Kabupaten Indramayu sudah berjalan lancar dan sudah tersalurkan ke penerima manfaat melalui Kantor POS.dan Giro  Namun setelah dana tesebut diterima oleh penerima manfaat banyak terjadi pemotongan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa mulai dari Rp. 100 rb sampai Rp. 300 ribu. Hal tersebut aparatur Pemerintah Desa sudah jelas tidak berpihak kepada rakyat miskin dan sudah melawan hukum. 
Seperti yang disampaikan LSM Pelopor Drs M Gojali kepada Renas( 21/4) dugaan  terjadi di  beberapa  Kecamatan  Kabupaten Indramayu . Dana yang diterima penerima manfaat melalui kantor pos sebesar Rp. 600 ribu, namun setelah dari kantor pos langsung diminta oleh oknum aparatur pemerintah desa sebesar Rp. 300. “Setelah saya mengambil uang tersebut beberapa jam kemudian langsung diminta oleh oknum aparat desa dengan alasan untuk infaq kepada masyarakat yang tidak mendapatkan”, keluh beberapa warga di  Kabupaten Indramayu  yang tidak mau disebutkan namanya.
Sementara itu, disinggung ada dugaan pemotongan yang dilakukan oleh pihak dari  Kantor POS, Kepala Kantor POS Induk Kabupaten Indramayu , Tiarsa Wahyudin A.S. S.Sos didampingi Satgas PSKS, Dedi Mulyadi dengan Aris, saat dikonfirmasi Renas  mengatakan bahwa, itu sangat mustahil dan tidak dibenarkan ada potongan yang dilakukan oleh pihak kantor pos. Pihak POS melaksakan tugas sesuai Juknis Penyaluran PSKS terhadap penerima manfaat.
 Mengenai pemotongan yang dilakukan oleh oknum aparat desa itu bukan tanggung jawab pihak kantor  POS, dan pemotongan yang dilakukan oleh oknum aparat desa sudah melangkar hukum. Karena tidak ada dasar dalam pemotongan dana tersebut. Dan dalam proses penyaluranya sudah ada pihak keamanan dari kepolisian yang mana sebagai pengawas agar tidak terjadi pemotongan oleh pihak manapun. Jangankan pihak Desa. Camat, sampai Bupati pun tidak dibenarkan oper alih dana PSKS yang sudah diterima oleh penerima manfaat karena dana tersebut adalah program pemerintah.
Masih Lanjut Tiarsa, untuk kabupaten Indramayu jumlah penerima PSKS sebanyak 173.627 dengan jumlah per penerima manfaat sebanyak Rp. 600 ribu. “Kami berharap kepada pembuat program harus turun kelapangan supaya tahu kondisi dilapangan penerima manfaat yang telah menerima dana PSKS”, katanya. (res/ded)